Sumber-sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan dan Lain-lain Hibah, Dana, Darurat Penerimaan Lainnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu tolak ukur apakah pemerintah daerah tersebut dapat mandiri atau tidak. PAD merupakan gambaran potensi keuangan daerah dengan memaksimalkan potensi PAD. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji terkait peranan Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian dilakukan analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Banjar pada tahun 2016 ini optimal dilihat dari persentase yang didapat sebesar 95.58%, meskipun belum mencapai target yang ditentukan pada awal tahun 2016, namun pencapaian tersebut naik dari tahun sebelumnya. Begitu juga pada tahun 2017, PAD yang didapat begitu optimal dengan perolehan persentase sebesar 95%. Pemerintah Kota Banjar telah berperan aktif dalam hal untuk menaikan PAD, dimulai dari segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Kemudian kebijakan-kebijakan yang telah dibuat juga untuk menaikan sektor penerimaan khususnya PAD. Selama ini program yang dilakukan ialah intensifikasi dan ekstensifikasi.