| dc.contributor.advisor | LAILAM, TANTO | |
| dc.contributor.author | SUPATNO, APRILIYAWAN | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-23T06:16:29Z | |
| dc.date.available | 2020-01-23T06:16:29Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-13 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31277 | |
| dc.description | Pemenuhan hak konstitusional fakir miskin merupakan tanggung jawab
pemerintah karena sesuai dengan isi amanat yang telah tertera dalam pasal 34 ayat (1)
UUD 1945. “Pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam bidang kesejahteraan
di Kabupaten Klaten” memiliki rumusan masalah bagaimana implementasi dan
implikasi pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan implikasi pemerintah
daerah dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang dimana peneliti
melakukan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Serta
menggunakan analisis data kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah kedalam
bentuk kalimat-kalimat. Kabupaten Klaten saat ini belum memiliki produk khusus
untuk melaksanakan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin, sehingga dalam
melaksanakan tanggung jawabnya menggunakan program dari pusat supaya dapat
menekan angka kemiskinan. Pemda Kabupaten Klaten sendiri membagi programnya
dalam beberapa kelompok program seperti penanggulangan kemiskinan berbasis
bantuan dan perlindungan berupa PKH, KIS, KIP, BPNT, RTLH, dan PHBS.
Kemudian penanggulangan berbasis pemberdayaan masyarakat berupa bantuan
ternak, pelatihan tenaga kerja, corporate social responsibility (csr), dan
pemberdayaan darwis. Terakhir, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
usaha ekonomi mikro dan kecil berupa teknologi tepat guna (TTG), revitalisasi pasar,
pembinaan dan pendampingan umkm, dan kewirausahaan. Dengan skema demikian
angka kemiskinan di Kabupaten Klaten setiap tahun dapat ditekan paling tidak hingga
2 persen. Program bantuan pengentasan kemiskinan melalui berbagai bidang ini
diharapkan fakir miskin di wilayah Kabupaten Klaten dapat terpenuhi hak
konstitusionalnya dan kualitas hidupnya dapat meningkat, kemudian fakir miskin
menjadi mandiri dan sejahtera. | en_US |
| dc.description.abstract | Pemenuhan hak konstitusional fakir miskin merupakan tanggung jawab
pemerintah karena sesuai dengan isi amanat yang telah tertera dalam pasal 34 ayat (1)
UUD 1945. “Pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dalam bidang kesejahteraan
di Kabupaten Klaten” memiliki rumusan masalah bagaimana implementasi dan
implikasi pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan implikasi pemerintah
daerah dalam pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yang dimana peneliti
melakukan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Serta
menggunakan analisis data kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah kedalam
bentuk kalimat-kalimat. Kabupaten Klaten saat ini belum memiliki produk khusus
untuk melaksanakan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin, sehingga dalam
melaksanakan tanggung jawabnya menggunakan program dari pusat supaya dapat
menekan angka kemiskinan. Pemda Kabupaten Klaten sendiri membagi programnya
dalam beberapa kelompok program seperti penanggulangan kemiskinan berbasis
bantuan dan perlindungan berupa PKH, KIS, KIP, BPNT, RTLH, dan PHBS.
Kemudian penanggulangan berbasis pemberdayaan masyarakat berupa bantuan
ternak, pelatihan tenaga kerja, corporate social responsibility (csr), dan
pemberdayaan darwis. Terakhir, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
usaha ekonomi mikro dan kecil berupa teknologi tepat guna (TTG), revitalisasi pasar,
pembinaan dan pendampingan umkm, dan kewirausahaan. Dengan skema demikian
angka kemiskinan di Kabupaten Klaten setiap tahun dapat ditekan paling tidak hingga
2 persen. Program bantuan pengentasan kemiskinan melalui berbagai bidang ini
diharapkan fakir miskin di wilayah Kabupaten Klaten dapat terpenuhi hak
konstitusionalnya dan kualitas hidupnya dapat meningkat, kemudian fakir miskin
menjadi mandiri dan sejahtera. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Pemenuhan, Hak konstitusional, Fakir miskin, | en_US |
| dc.title | PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN KLATEN | en_US |
| dc.type | Thesis SKR FH 303 | en_US |
