| dc.contributor.author | KUSUMA, ARDLY JOHAN | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-05T07:12:05Z | |
| dc.date.available | 2020-02-05T07:12:05Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-08 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31515 | |
| dc.description | Isu terorisme mulai muncul di Indonesia sejak terjadi rentetan serangan
bom yang dimulai tahun 2000-an. Isu tersebut semakin kuat karena
terjadi peristiwa 9/11 di Amerika Serikat yang menjadi fenomena
monumental terorisme di level internasional, serta terjadinya serangan
bom Bali tahun 2002 di level nasional. Pemerintah Indonesia telah
membuat instrumen-instrumen hukum anti terorisme, dan pada
pelaksanaan kontra terorisme pemerintah Indonesia menggunakan dua
pendekatan, yaitu pendekatan represif (yang dilakukan oleh pasukan
densus 88 dalam menghadapi terduga teroris) dan pendekatan lunak
(deradikalisasi) sebagai upaya pencegahan dan penindakan kepada
orang-orang yang terpapar faham radikalisme dan terorisme. Penelitian
ini berupaya untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam menentukan pilihan langkah
sebagai respon terhadap isu terorisme pasca peristiwa 9/11. Penelitian
disertasi ini menggunakan metode kualitatif. Adapun data-data yang
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber. Pertama studi
pustaka, dan yang kedua data diperoleh dari wawancara. Adapun temuan
dalam penelitian ini menunjukkan adanya fakta bahwa di dunia
internasional telah berkembang norma “war on terror” pasca terjadinya
peristiwa 9/11. Pemerintah Indonesia ikut dalam agenda global “war on
terror”, dan telah membuat kebijakan-kebijakan kontra terorisme dalam
level nasional. Adapun yang mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam
proses penanggulangan terorisme antara lain adalah: adanya persuasi
dari negara-negara besar, adanya pengaruh dari PBB, adanya pengaruh
norma internasional, yang membentuk persepsi pemerintah Indonesia
dalam memahami ancaman terorisme, yang kemudian membentuk
kepentingan nasional Indonesia untuk menanggulangi terorisme. | en_US |
| dc.description.abstract | The issue of terrorism began to emerge in Indonesia since a series of
bomb attacks began in the 2000s. The issue is getting stronger because
of the events of 9/11 in the United States which became a monumental
phenomenon of terrorism at the international level, as well as the 2002
Bali bombing attacks at the national level. The Indonesian government
has made anti-terrorism legal instruments, and in the implementation of
counter-terrorism the Indonesian government uses two approaches,
namely the repressive approach (carried out by Densus 88 forces in the
face of suspected terrorists) and a soft approach (deradicalization) as
an effort to prevent and act against people those who are exposed to
radicalism and terrorism. This study seeks to find out what factors
influence the Indonesian government in determining the choice of steps
in response to the issue of terrorism after 9/11. This dissertation research
uses qualitative methods. The data used in this study were obtained from
two sources. First is library research, and the second is data obtained
from interviews. The findings in this study indicate the fact that in the
international world norms have developed "war on terror" after the
events of 9/11. The Indonesian government is on the global agenda on
"war on terror", and has made counter-terrorism policies at the national
level. As for what influences the Indonesian government in the process
of combating terrorism, among others are: persuasion from large
countries, the influence of the United Nations, the influence of
international norms, which shape the perception of the Indonesian
government in understanding the threat of terrorism, which then forms
Indonesia's national interest in overcoming terrorism . | en_US |
| dc.publisher | PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK ISLAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Kebijakan Anti Terorisme; Persuasi; Norma Internasional; Persepsi Negara | en_US |
| dc.title | PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA PASCA PERISTIWA BOM BALI DAN RELASINYA TERHADAP ISU HAM | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
