| dc.contributor.author | YOVITA | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-07T03:22:05Z | |
| dc.date.available | 2020-02-07T03:22:05Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-15 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31548 | |
| dc.description | Latar belakang: Sejak ditetapkan sebagai Rumah Sakit dengan status PPKBLUD
(Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum),Rumah Sakit
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang meresponnya dengan
membenahi berbagai unsur yang terkait dengan peraturan pemerintah yang
termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dimana salah satu unsur tata
kelola yang dimuat tersebut yaitu Penetapan Remunerasi. Dengan perubahan
“iklim dunia” perumahsakitan di Indonesia sejak ada kebijakan pemerintah
mengenai Universal Health Coverage (UHC) / Cakupan Kesehatan Semesta,
pengelolaan tarif paket yang dibuat dalam INA-CBGs (Indonesia Case Base
Groups) turut mempengaruhi pola sistem remunerasi di Rumah Sakit Umum
Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, sehingga banyak hal yang muncul
dan berdampak pada sistem pembagian Jasa Pelayanan yang diformulasikan
dalam bentuk sistem remunerasi terbaru.
Metode penelitian: Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan
adalah data kualitatif. Pemilihan subyek dalam penelitian ini ditentukan
xiii
secara purposive dengan mengambil 3 (tiga) orang narasumber kunci.
Analisis data menggunakan model siklus analisis interaktif.
Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan analisis data didapatkan bahwa ada
peningkatan kunjungan pasien berstatus pembiayaan menggunakan BPJS
Kesehata (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) yang
menggunakan tarif paket INA-CBGs. Tarif paket INA-CBGs sulit digunakan
untuk membagikan jasa pelayanan secara langsung sehingga perlu diolah
terlebih dahulu. Seluruh proses pengimplementasian sistem remunerasi begitu
komplek, rumit dan panjang. Sehingga penelitian ini menemukan komunikasi
belum berjalan baik, sumber daya masih belum memadai dan yang sudah ada
belum sanggup mendukung proses sistem remunerasi, disposisi pelaksana
belum memberikan dukungan yang optimal dan struktur birokrasi belum
memiliki SOP (Standard Operasional Prosedurs) dan alur kerja serta
fragmentasi yang ada belum mampu berkoordinasi baik secara vertikal
maupun horisontal ditambah kondisi rumah sakit sekarang beroperasi dua
tempat yang berbeda alamat.
Kesimpulan: Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses
komunikasi, kemampuan sumber daya, dukungan implementator dan
kemampuan struktur birokrasi masih banyak yang perlu dibenahi. | en_US |
| dc.description.abstract | Background: Since established as a hospital with PPK-BLUD (Public
Service Agency Financial Management Pattern), the Regional General
Hospital of Ade Muhammad Djoen Sintang responded by fixing various
elements related to government regulations contained in Indonesian
Government Regulation Number 23 of 2005 concerning Financial
Management of Public Service Agencies, in which one of the elements of
governance contained is the calculation of remuneration. Along with changes
in the "global climate" of hospitals in Indonesia, since there has been a
government policy on Universal Health Coverage (UHC), the management of
package rates made in the INA-CBGs (Indonesia Case Base Groups) has also
influenced the pattern of remuneration systems in Regional General Hospitals
Ade Muhammad Djoen Sintang, so that many things emerge and have an
impact on the service distribution system that is formulated in the form of the
latest remuneration system.
Methods: The design used in this study is qualitative research with a
descriptive approach. The type of data used is qualitative data. The selection
of subjects in this study was determined purposively by taking 3 (three) key
informants. Data analysis uses an interactive model.
xv
Results and Discussion: Based on the data analysis, it was found that there
was an increase in patient visits with financing status using the BPJS
Kesehatan (the Indonesian national health care insurance) using the INACBGs
package rates. Tariffs for INA-CBG packages are difficult to use to
share services directly, so they need to be processed in advance. The whole
process of implementing a remuneration system is complex and timeconsuming.
The study also shows that communication has not gone well
enough, resources are still inadequate and the existing resources are unable to
support the remuneration system process, the disposition of implementers has
not provided optimal support and the bureaucratic structure does not come up
with SOP (Standard Operational Procedures) and workflows and existing
fragmentation have not been able to coordinate both vertically and
horizontally plus the condition of the hospital now operates two different
addresses.
Conclusion: From the results of the study it can be concluded that the
communication process, the resources, the support of implementers and the
ability of the bureaucratic structure still needs to be addressed. | en_US |
| dc.publisher | MAGISTER MANAJEMEN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Implementasi Kebijakan, Sistem Remunerasi, Tarif Paket INA-CBG | en_US |
| dc.title | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM REMUNERASI JASA PELAYAN TARIF PAKET INA-CBGs DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
