| dc.contributor.advisor | | |
| dc.contributor.author | WIBISONO, ADITYA RAHMAN | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T01:22:47Z | |
| dc.date.available | 2020-02-18T01:22:47Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-06 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31776 | |
| dc.description | This thesis discusses the collaboration of the Government of Indonesia with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in the regulation of Rohingya ethnic refugees in Indonesia in 2015-2018. Myanmar came to Indonesia because of the ethnic conflict that occurred in Myanmar. Ethnic conflict in Myanmar makes Rohingya residents have to go to their home countries to get permission in neighboring countries. Indonesia is one of the countries visited by Rohingya refugees. Therefore, the Government of Indonesia cooperates with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Displacement in the 1951 convention and the 1967 protocol. However, Indonesia is not a country that ratified the convention. Although Indonesia did not ratify the convention, in 2016 Indonesia made a new policy for refugees, namely in Presidential Regulation No. 125 of 2016. The purpose of this scientific work is to find collaboration between the Government of Indonesia and UNHCR. The Government of Indonesia in collaboration with UNHCR created a Joint Verification Team (TVG). TVG has the function and task of verifying refugees who come to determine their status, whether it can be accepted or rejected. The collaboration was carried out by UNHCR with the Regional Government in the area visited by Rohingya refugees. This collaboration complements the provision of facilities by UNHCR and the Regional Government with the assistance of Non-Governmental Organizations for refugees who are accepted as native refugees in Indonesia. | en_US |
| dc.description.abstract | Skripsi ini membahas tentang kerjasama Pemerintah Indonesia dengan United Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pegungsi etnis Rohingya di Indonesia pada tahun 2015-2018. Datangnya pengungsi etnis Rohingya ke Indonesia disebabkan oleh konflik etnis yang terjadi di Myanmar. Konflik Etnis di Myanmar membuat warga Rohingya harus meninggalkan negara asalnya untuk mendapatkan perlindungan di negara tetangga. Indonesia adalah salah satu negara yang dikunjungi oleh pengungsi dari Rohingya. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Pengungsi diatur dalam konvensi 1951 dan protokol 1967. Namun, Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut, pada tahun 2016 Indonesia membuat kebijakan baru untuk pengungsi, yaitu dalam Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan UNHCR. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG). TVG memiliki fungsi dan tugas untuk memverifikasi para pengungsi yang datang untuk dapat menentukan status mereka, apakah diterima atau ditolak. Kolaborasi dilakukan oleh UNHCR dengan Pemerintah Daerah di daerah yang dikunjungi oleh pengungsi etnis Rohingya. Kolaborasi ini mencakup penyediaan fasilitas oleh UNHCR dan Pemerintah Daerah dengan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat setempat bagi para pengungsi yang dinyatakan diterima sebagai pengungsi asli di Indonesia. | en_US |
| dc.publisher | FISIP UMY | en_US |
| dc.subject | INDONESIA GOVERNMENT | en_US |
| dc.subject | UNHCR, | en_US |
| dc.subject | ROHINGYA | en_US |
| dc.subject | REFUGEES | en_US |
| dc.subject | PENGUNGSI | en_US |
| dc.subject | PEMERINTAH INDONESIA | en_US |
| dc.title | KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM MENANGANI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI INDONESIA TAHUN 2015-2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
