Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana strategi Robert Mugabe dalam menghadapi sanksi Barat akibat kebijakan Fast Track Land Reform Programme (FTLRP) pada tahun 2000-2012. Kebijakan baru landreform itu menyebabkan kontroversi dan kekacauan di dalam negeri Zimbabwe, karena dalam pelaksanaanya ada tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap petani kulit putih. Adanya pelanggaran HAM di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia memberikan sanksi ekonomi terhadap Zimbabwe. Sanksi dari negara-negara Barat tersebut memberikan dampak yang sigbifikan terhadap perekonomian Zimbabwe. Dengan menggunakan teori Aliansi dan konsep kerjasama internasional, penelitian ini menjawab bagaimana strategi yang dilakukan Robert Mugabe saat negara-negara Barat berhenti memberikan bantuan dana kepada Zimbabwe.