| dc.contributor.advisor | SUMARNO, SUMARNO | |
| dc.contributor.author | MUTTAQIEN, TIRTA KENCANA NUR | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-29T04:02:28Z | |
| dc.date.available | 2020-02-29T04:02:28Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-28 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/32163 | |
| dc.description | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan putusan Mahkamah
Agung dalam sistem hukum pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan
mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak
gugatan. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif. Sumber data
terdiri dari data primer yaitu hukum primer, sekunder dan tersier. Metode
pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan
Majelis Hakim dalam menolak gugatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 13
P/HUM/2015 yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah memuat adanya
analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon. Akibat hukum dari
Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dalam perkara permohonan hak
uji materiil terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975
yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 mengakibatkan
pertentangan Asas Hukum dan kejelasan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor
K.898/I/A/1975 sebagai peraturan perundang-undangan. | en_US |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan putusan Mahkamah
Agung dalam sistem hukum pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan
mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menolak
gugatan. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif. Sumber data
terdiri dari data primer yaitu hukum primer, sekunder dan tersier. Metode
pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertimbangan
Majelis Hakim dalam menolak gugatan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 13
P/HUM/2015 yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah memuat adanya
analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon. Akibat hukum dari
Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dalam perkara permohonan hak
uji materiil terhadap Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975
yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 mengakibatkan
pertentangan Asas Hukum dan kejelasan Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor
K.898/I/A/1975 sebagai peraturan perundang-undangan. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Hak Atas Tanah, Pertanahan DIY, WNI Nonpribumi. | en_US |
| dc.title | ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 P/HUM/2015 TENTANG UJI MATERIIL TERHADAP INSTRUKSI WAKIL GUBERNUR DIY NOMOR K.898/I/A/1975 PERIHAL PENYERAGAMAN POLICY PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP WNI NON PRIBUMI | en_US |
| dc.type | Thesis SKR FH 281 | en_US |
