Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengarusutaman pengurangan resiko bencana gunung merapi di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana sangat diperlukan di Kecamatan Cangkringan karena daerah yang paling terdampak terhadap ancaman letusan gunung merapi. Pengurangan resiko bencana dilakukan melalui pembangunan struktural maupun pembangunan non struktural. Pembangunan struktural melalui penataan ruang, pengaturan, pembangunan, dan Pembangunan infrastruktur. Sedangkan pembangunan non struktural dengan melalui pendidikan sekolah bencana, pelatihan, dan penyuluhan tentang bencana. Dengan pengurangan resiko bencana dapat meminimalkan kerugian dan kerusakan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif desain studi kasus yang akan mengkaji dan menganalisa pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pembangunan struktural dan pembangunan non struktural secara mendalam dan dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini tentang pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Sleman dengan fokus penelitian di Kecamatan Cangkringan dari enam indikator terlaksana cukup baik. Pelakasanaan penataan ruang di Kecamatan Cangkringan dipahami oleh warga Cangkringan dan berupaya untuk melakukan penataan ruang yang sesuai seperti penanaman pohon untuk menjaga penghijauan. Pengaturan pembangunan di Kecamatan Cangkringan dipahami oleh warga Cangkringan dan masih ditemukan pembangunan liar dikarenakan faktor ekonomi yang belum memadai. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Cangkringan terlaksana dengan baik yakni tersedianya jalan untuk mempermudah jalur evakuasi, barak pengungsian, terpasangnya tanda peringatan dini, dan tersedianya hunian tetap bagi warga yang terdampak. Sekolah siaga bencana di Kecamatan Cangkringan sudah merata dan sangat diperlukan bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan dalam mengurangai resiko bencana. Pelaksanaan pelatihan diberikan baik dari pemerintah maupun non pemerintah yakni setahun sekali yang berbentuk simulasi bencana. Kegiatan penyuluhan dalam upaya pengurangan resiko bencana dilaksankan setiap setahun sekali dan memperoleh informasi yang dibutuhkan warga di kawasan rawan bencana gunung merapi.