| dc.contributor.author | Jovita, Hazel D. | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-18T04:55:32Z | |
| dc.date.available | 2020-04-18T04:55:32Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-22 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/32810 | |
| dc.description | Kompleksitas yang inheren dari bencana menempatkan lembaga pemerintah dan
masyarakat dalam situasi yang rentan. Penelitian ini menggunakan kolaborasi lintas
sektor sebagai kerangka analisis dalam melihat bagaimana pemerintah mengelola
keadaan darurat terkait topan. Terutama, struktur dan proses tata kelola jaringan
tanggap bencana dari daerah-daerah yang paling rawan di Wilayah X, Filipina.
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran untuk Analisis Jaringan
Sosial dan Pemodelan Persamaan Struktural melalui Partial Least Squares
digunakan dalam mengevaluasi struktur jaringan dan proses tata kelola manajemen
bencana Filipina dan implikasinya terhadap tata kelola bencana. Penelitian ini
mencakup data yang dikumpulkan dari 92 sampel (44 responden, 18 informan kunci
dan 30 korban topan) dari Wilayah X, Provinsi Misamis Oriental, Cagayan de Oro
dan Iligan City. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa struktur tinggi
yang dimandatkan dan bentuk organisasi pemimpin dari tata kelola jaringan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 10121, tidak bekerja dalam
jaringan manajemen bencana regional dan lokal di Wilayah X, khususnya selama
Topan Washi pada tahun 2010. Selain itu, Temuan menyoroti peran manajer publik
dan pentingnya kinerja jaringan sebelumnya dalam manajemen bencana kolaboratif.
Lebih lanjut, temuan ini mengungkapkan bahwa masyarakat tetap percaya bahwa
pejabat lokal mereka masing-masing mampu membantu mereka pada saat
dibutuhkan dan oleh karena itu dapat dipercaya meskipun ada kekurangan selama
Topan Washi tahun 2011. Dengan ini, oleh karena itu disimpulkan bahwa struktur
manajemen bencana secara signifikan mempengaruhi proses tata kelola jaringan.
Agar jaringan manajemen bencana menjadi efektif, struktur jaringan DRRM harus
berevolusi. Tata kelola bersama di jaringan tanggap bencana lokal harus
dipertimbangkan untuk meningkatkan kompetensi lembaga lokal. Selain itu,
kepemimpinan bencana harus cukup efektif untuk memberikan insentif yang
menarik, membangun interdependensi dan memperkuat kepercayaan di antara
anggota melalui aktivitas kolaboratif yang berkelanjutan. Ketiadaan hubungan antar
pemerintah dan antar-organisasi dan juara manajemen bencana yang kuat, operasi
tanggap bencana di negara ini akan tetap dalam keadaan limbo. | en_US |
| dc.description.abstract | The inherent complexity of disasters places government agencies and societies in
vulnerable situations. This research uses cross-sector collaboration as the
framework of analysis in looking into how the government manages typhoonrelated emergencies. Primarily, the structure and governance processes of the
disaster response network of the most susceptible areas in Region X, Philippines.
This study uses the mixed-method approaches to Social Network Analysis and
Structural Equation Modelling through Partial Least Squares were utilized in
evaluating the network structure and governance processes of the Philippine disaster
management and its implications for disaster governance. This research covers the
data gathered from the 92 samples (44 respondents, 18 key informants and 30
typhoon survivors) from Region X, Province of Misamis Oriental, Cagayan de Oro
and Iligan City. The findings revealed that the mandated tall-structure and the leadorganization form of network governance as stipulated in Republic Act 10121, does
not work in the regional and local disaster management networks in Region X,
particularly during Typhoon Washi in 2010. Moreover, the findings highlight the
role of public managers and the significance of the previous performance of the
network in the collaborative disaster management. Further, the findings revealed
that the community remains to believe that their respective local officials are
capable of helping them in times of need and are therefore can be trusted despite the
shortcomings during the 2011 Typhoon Washi. With these, it is therefore concluded
that the disaster management structure significantly affects the governance
processes of the network. In order for the disaster management network to be
effective, the structure of the DRRM network should evolve. Additionally, disaster
leadership should be effective enough to provide captivating incentives, build
interdependencies and strengthen trust among members through a sustained
collaborative activity. The absence of a strong intergovernmental and interorganizational relationships and disaster management champions, disaster response
operations in the country will remain in limbo. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.publisher | PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | collaboration | en_US |
| dc.subject | disaster management | en_US |
| dc.subject | governance | en_US |
| dc.subject | network analysis | en_US |
| dc.title | CROSS-SECTOR COLLABORATION IN REGION X PHILIPPINES’ DISASTER MANAGEMENT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
