dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | CHUMAIRAH, SITI MAHARANI | |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T02:38:15Z | |
dc.date.available | 2020-04-21T02:38:15Z | |
dc.date.issued | 2019-04-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/32832 | |
dc.description | Kemajemukan masyarakat Yogyakarta yang saat ini terjadi sebagai efek dari berbagai predikat yang dimiliki Kota Yogyakarta diantaranya seperti kota budaya, pariwisata serta kota pelajar. Sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang bahkan menetap. Hal tersebut bisa berakibat baik namun juga dapat menimbulkan efek negatif seperti dapat menjadi sumber munculnya konflik sosial. Salah satu predikat yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta yaitu city of tolerance menjadi harapan bahwa masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat yang toleran terhadap berbagai perbedaan. Sehingga penelitian ini meneliti mengenai Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan City of Tolerance (dalam lingkup ras, budaya dan agama).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber-sumber data melalui wawancara serta dokumentasi. Responden yang di wawancarai adalah dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, Staff TU Kantor Kesatuan Bangsa, Kepala Persandian dan Kominfo Kota Yogyakarta, Wakil Ketua PDM Kota Yogyakarta, Ketua FKUB Kota Yogyakarta serta responden lain yang terlibat dalam penelitian ini.
Dari hasil penelitian ini telah diperoleh gambaran bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah menjalankan upaya untuk terus menjaga predikat city of tolerance dapat tetep melekat. Dengan mengadakan berbagai program kegiatan seperti wawasan kebangsaan, menerbitkan peraturan pengesahan FKUB Kota Yogyakarta, sosialisasi cinta tanah air dan berdialog dengan masyarakat. Kemudian, terdapat tiga indikator dalam mengukur peran pemerinta Kota Yogyakarta . Pertama, sebagai regulator dalam mengeluarkan peraturan serta kebijkan. Kedua, sebagai dinamisator dalam hal pemberan bimbingan dan pelatihan. Ketiga, sebagai fasilitator dalam memberikan dukungan fasilitas kepada masyarakat.
Berdasarkan ketiga indikator tersebut penulis menyimpulakn bahwa, pemerintah Kota Yogyakarta telah menjalankan perannya dengan baik dalam mewujudkan predikat city of tolerance. Dengan melihat data-data di lapangan bahwa pemerintah telah menjalankan ketiga indikator dan berjalan dengan baik meskipun masih di temukan beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki. | en_US |
dc.description.abstract | Kemajemukan masyarakat Yogyakarta yang saat ini terjadi sebagai efek dari berbagai predikat yang dimiliki Kota Yogyakarta diantaranya seperti kota budaya, pariwisata serta kota pelajar. Sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang bahkan menetap. Hal tersebut bisa berakibat baik namun juga dapat menimbulkan efek negatif seperti dapat menjadi sumber munculnya konflik sosial. Salah satu predikat yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta yaitu city of tolerance menjadi harapan bahwa masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat yang toleran terhadap berbagai perbedaan. Sehingga penelitian ini meneliti mengenai Peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan City of Tolerance (dalam lingkup ras, budaya dan agama).
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber-sumber data melalui wawancara serta dokumentasi. Responden yang di wawancarai adalah dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, Staff TU Kantor Kesatuan Bangsa, Kepala Persandian dan Kominfo Kota Yogyakarta, Wakil Ketua PDM Kota Yogyakarta, Ketua FKUB Kota Yogyakarta serta responden lain yang terlibat dalam penelitian ini.
Dari hasil penelitian ini telah diperoleh gambaran bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah menjalankan upaya untuk terus menjaga predikat city of tolerance dapat tetep melekat. Dengan mengadakan berbagai program kegiatan seperti wawasan kebangsaan, menerbitkan peraturan pengesahan FKUB Kota Yogyakarta, sosialisasi cinta tanah air dan berdialog dengan masyarakat. Kemudian, terdapat tiga indikator dalam mengukur peran pemerinta Kota Yogyakarta . Pertama, sebagai regulator dalam mengeluarkan peraturan serta kebijkan. Kedua, sebagai dinamisator dalam hal pemberan bimbingan dan pelatihan. Ketiga, sebagai fasilitator dalam memberikan dukungan fasilitas kepada masyarakat.
Berdasarkan ketiga indikator tersebut penulis menyimpulakn bahwa, pemerintah Kota Yogyakarta telah menjalankan perannya dengan baik dalam mewujudkan predikat city of tolerance. Dengan melihat data-data di lapangan bahwa pemerintah telah menjalankan ketiga indikator dan berjalan dengan baik meskipun masih di temukan beberapa kekurangan yang masih perlu diperbaiki. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Peran, Toleransi, City of Tolerance | en_US |
dc.title | PERAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN CITY OF TOLERANCE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |