Search
Now showing items 1-1 of 1
RESPON PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN MORATORIUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENATAAN KELEMBAGAAN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 2011-2014)
(Penyelenggara Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AMPPTM, 2015-05)
Permasalahan dalam birokrasi seperti embun dan inefesiensi yang ditengarai dengan struktur organisasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang besar menyebabkan belanja untuk membiayai organisasi tersebut juga tinggi. Kebijakan ...