Show simple item record

dc.contributor.advisorKURNIAWAN, BACHTIAR DWI
dc.contributor.authorCHRISNANDA, MAHESTA PUTRA
dc.date.accessioned2020-10-15T06:17:22Z
dc.date.available2020-10-15T06:17:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35623
dc.descriptionSalah satu fakta permasalahan yang terjadi di RSUD Kardinah yang berada di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal pada tahun 2017 terjadi kasus korupsi terkait pengadaan alat-alat kesehatan. Hal ini yang membuat tertarik apa sebenarnya yang terjadi di dalam pemerintahan di Kota Tegal yang dihubungkan dengan Peran Legislatif. Karena pada dasarnya Legislatif mempunyai peran yang bersinggungan langsung dengan pemerintah guna menghindari terjadinya kasus korupsi yang terjadi di Kota Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang terdiri dari, 5 orang anggota DPRD Kota Tegal, 5 orang Pemerintah Kota Tegal yang juga berasal dari pegawai RSUD Kardinah, 2 orang pegawai Sekretariat DPRD Kota Tegal dan 2 orang masyarakat Kota Tegal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran legislatif DPRD Kota Tegal terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance sudah berjalan baik. Namun adapun kekurangan dari peran legislatif terkait prinsip good governance yang belum diterapkan di Kota Tegal yaitu terkait prinsip transparansi dan keadilan yang belum dapat berjalan dengan khususnya bagi masyarakat Kota Tegal.en_US
dc.description.abstractSalah satu fakta permasalahan yang terjadi di RSUD Kardinah yang berada di Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal pada tahun 2017 terjadi kasus korupsi terkait pengadaan alat-alat kesehatan. Hal ini yang membuat tertarik apa sebenarnya yang terjadi di dalam pemerintahan di Kota Tegal yang dihubungkan dengan Peran Legislatif. Karena pada dasarnya Legislatif mempunyai peran yang bersinggungan langsung dengan pemerintah guna menghindari terjadinya kasus korupsi yang terjadi di Kota Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 14 orang yang terdiri dari, 5 orang anggota DPRD Kota Tegal, 5 orang Pemerintah Kota Tegal yang juga berasal dari pegawai RSUD Kardinah, 2 orang pegawai Sekretariat DPRD Kota Tegal dan 2 orang masyarakat Kota Tegal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran legislatif DPRD Kota Tegal terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance sudah berjalan baik. Namun adapun kekurangan dari peran legislatif terkait prinsip good governance yang belum diterapkan di Kota Tegal yaitu terkait prinsip transparansi dan keadilan yang belum dapat berjalan dengan khususnya bagi masyarakat Kota Tegal.en_US
dc.publisherFISIP UMYen_US
dc.subjectPERAN LEGISLATIFen_US
dc.subjectGOOD GOVERNANCEen_US
dc.subjectKOTA TEGALen_US
dc.titlePERAN LEGISLATIF DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PEMERINTAHAN DI KOTA TEGAL TAHUN 2018 (STUDI KASUS RSUD KARDINAH)en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record