| dc.contributor.author | Wirawan, Vani | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T03:06:11Z | |
| dc.date.available | 2020-10-22T03:06:11Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-20 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35734 | |
| dc.description | Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
sebagai salah satu perwujudan inovasi pemerintah melalui
Kementerian ATR/BPN untuk sertifikasi tanah secara
nasional sebagai wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah
untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas
kepemilikan tanah masyarakat. Namun dalam kenyataanya
proses pelaksanan kegiatan tersebut ada dibeberapa wilayah
yang telah terdapat dalam kategori tindak pidana korupsi yang
sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengidentifikasi
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
korupsi dalam beberapa pelaksanaan PTSL, kedua
mengevaluasi sudut pandang penegakan hukum tindak pidana
korupsi PTSL yang bersifat primum remedium berdasarkan
prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik, ketiga
mengembangkan konsep ideal yang ditempuh pemerintah
sebagai upaya program anti korupsi dalam pelaksanaan
program-program strategis nasional pertanahan khususnya
PTSL di masa mendatang. Penelitian ini bersifat deskriptif
analitis dengan jenis penelitian hukum normatif (normative
law research). Metode pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penulisan hukum ini adalah Pendekatan Undang-
Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual
(Conceptual Approach), Pendekatan Analitis (Analytical
Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil
pembahasan dan penelitian dapat disimpulkan bahwa
penyebab terjadinya tindak pidana korupsi didalam beberapa
pelaksanaan PTSL, dikarenakan faktor langsung: (1)
Kesempatan, dalam artian peluang yang cukup dalam
melakukan tindak pidana korupsi PTSL; (2) Kesengajaan
dan/atau keinginan, dalam artian didorong karena kebutuhan
dalam pelaksanaan PTSL; dan (3) Kurangnya honorarium/gaji
para panitia pelaksana PTSL, faktor tidak langsung: (1)
Kurangnya informasi yang detail terhadap masyarakat terkait
aturan dan petunjuk teknis PTSL; (2) Kurangnya informasi
dasar hukum tentang pembiayaan permohonan PTSL; dan (3)
Lemahnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak BPN serta
Pemerintah Daerah. Penegakan hukum tindak pidana korupsi
PTSL yang bersifat primum remedium berdasarkan prinsip
AUPB mempunyai sudut pandang kesesuaian dan
terpenuhinya maksud dari keseluruhan asas yang terdapat
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan. Konsep ideal dimasa mendatang yang
seharusnya ditempuh pemerintah sebagai upaya program anti
korupsi (fraud control plan) terhadap program strategis
nasional pertanahan khususnya PTSL yakni dibutuhkannya
konsep ideal yang terdiri dari konsep ekternal dan konsep
internal. Beberapa konsep ideal tersebut yang dibutuhkan
dalam upaya program anti korupsi (fraud control plan)
terhadap program strategis nasional pertanahan khususnya
PTSL dimasa mendatang, diperlukan juga langkah pemerintah
yakni melakukan evaluasi, pembaharuan, dan/atau perubahan
terhadap ketentuan SKB 3 Menteri terkhususnya dalam
substansi Diktum Ketujuh. | en_US |
| dc.description.abstract | The Complete Systematic Land Registration Program as one
of the embodiments of government innovation through the
ATR/BPN Ministry for national land certification as a
manifestation of the implementation of government
obligations to ensure legal certainty and protection of
community land ownership. However, in reality, the process
of carrying out these activities is in several areas that are
already in the category of corruption that have been decided
and have permanent legal force. This study aims firstly to
identify the factors that cause corruption in some PTSL
implementations, secondly to evaluate the perspective of law
enforcement of PTSL corruption that is primum remedium
based on the principles of Good Governance General
Principle, third, to develop the ideal concept adopted by the
government as anti-corruption program efforts in the
implementation of national strategic land programs, especially
PTSL in the future. This research is analytical descriptive
with normative law research. The research approach method
used in writing this law is the Statute Approach, Conceptual
Approach, Analytical Approach, and Case Approach.
The results of the discussion and research can be concluded
that the causes of the occurrence of criminal acts of corruption
in several PTSL implementation, due to direct factors: (1)
Opportunities, in terms of sufficient opportunities in
committing criminal acts of corruption of PTSL; (2)
Intentions and/or desires, in the sense of being encouraged
because of the need in implementing PTSL; and (3) Lack of
honorarium/salary of PTSL implementing committees,
indirect factors: (1) Lack of detailed information to the public
regarding PTSL rules and technical guidelines; (2) Lack of
basic legal information about financing PTSL applications;
and (3) Weak socialization and supervision from BPN and the
Regional Government. The law enforcement of PTSL
corruption which is primum remedium based on the AUPB
principle has the viewpoint of conformity and the fulfillment
of the intentions of the entire principles contained in Article 3
of Law Number 28 of 1999 concerning State Administration
that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism,
and Article 10 paragraph (1) of Law Number 30 Year 2014
concerning Government Administration. The ideal concept in
the future that should be taken by the government as an anticorruption
program (fraud control plan) towards the national
strategic land program, especially PTSL, is the need for an
ideal concept consisting of external and internal concepts.
Some of the ideal concepts that are needed in the efforts of
anti-corruption programs (fraud control plan) on national
strategic land programs, especially PTSL in the future, are
also needed by government steps to conduct evaluations,
updates, and/or changes to the provisions of the Joint
Ministerial Decree 3 especially in the substance of the
Seventh Dictum. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Critical Study | en_US |
| dc.subject | Corruption Crime | en_US |
| dc.subject | PTSL | en_US |
| dc.title | TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BIDANG PERTANAHAN DI INDONESIA (Suatu Kajian Kritis Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
