Show simple item record

dc.contributor.authorRIZQI, MUHAMMAD DIMAS
dc.date.accessioned2020-10-22T07:06:22Z
dc.date.available2020-10-22T07:06:22Z
dc.date.issued2020-06-20
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35750
dc.descriptionPenyelenggara negara seharusnya berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak megharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Sri Hartini sebagai penyelenggara negara selaku Bupati Klaten melakukan yang bertentangan dengan hukum. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah bagaimanakah peran Sri Hartini Sebagai Bupati Klaten Terkait Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualititatif dan teknik analisis data menggunakan Software Nvivo 12 Plus serta sumber data sekunder dari Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 55/PID.SusTPK/2017/PN.SMG. Dan hasilnya adalah peran Sri Hartini sebagai penyelenggara negara selaku Bupati Klaten memiliki peran yang sangat dominan dalam melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi, suap, dan menyalahgunaan wewenang dengan adanya perubahan SOTK yang baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya presentase yang dihasilkan dari analisis menggunakan Nvivo 12 Plus, yakni Gratifikasi dengan presentase 35.27%, Jejaring dengan presentase 45.95%, Suap dengan presentase 38.08%, dan Penyalahgunaan wewenang dengan presentase 37.82%. Kemudian keterkaitan antara Bupati dari tahun 2000 hingga 2021 memiliki hubungan keluarga yang sangat erat. Hal itu menyebabkan kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Klaten selama hampir 20 tahun dipegang oleh dua keluarga yakni Haryanto Wibowo (alm) dengan Sri Hartini dan Sunarna dengan Sri Mulyani.en_US
dc.description.abstractThe administrators of the state should be obliged to carry out their duties with a sense of responsibility and do not commit disgraceful acts, without strings attached either for personal, family, crony or group interests and do not expect compensation in any form that is contrary to the provisions of the legislation in force. However, Sri Hartini as the state organizer as the Regent of Klaten did it against the law. For this reason, the purpose of this research is how is the role of Sri Hartini as the Regent of Klaten Related to Corruption in Klaten Regency. This research uses descriptive qualitative research methods and data analysis techniques using the Nvivo 12 Plus software and secondary data sources from the Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 / PID.SusTPK / 2017 / PN.SMG. And the result is that Sri Hartini's role as a state organizer as Klaten Regent has a very dominant role in committing criminal acts of corruption, gratuity, bribery, and abuse of authority with the new SOTK changes in the Klaten District Government Environment. This can be proven by the percentage generated from the analysis using Nvivo 12 Plus, namely Gratification with a percentage of 35.27%, Network with a percentage of 45.95%, Bribery with a percentage of 38.08%, and Abuse of authority with a percentage of 37.82%. Then the relationship between the Regents from 2000 to 2021 has a very close family relationship. That caused the government power in Klaten Regency for almost 20 years held by two families namely Haryanto Wibowo (alm) with Sri Hartini and Sunarna with Sri Mulyani.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherMAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTAen_US
dc.subjectRegentsen_US
dc.subjectCorruptionen_US
dc.subjectGratificationen_US
dc.subjectBriberyen_US
dc.subjectAbuse of Authorityen_US
dc.titleKORUPSI DI KABUPATEN KLATENen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record