Show simple item record

dc.contributor.authorSETIAWAN, ANANG
dc.date.accessioned2020-10-23T01:43:03Z
dc.date.available2020-10-23T01:43:03Z
dc.date.issued2020-06-20
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35758
dc.descriptionMaraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, jika kita melihat kasus korupsi di Indonesia setiap tahun selalu meningkat, tidak berkurang, ini menyebabkan orang merasa marah dengan koruptor. Persentase dan jaringan korupsi Angelina Sondakh dari Putusan Hakim Agung No. 1616k / Pis.Sus / 2013 cukup menarik untuk diteliti terutama jika kita dapat melihat siapa aktor dominan dalam kasus ini, baik dari proses perencanaan, penawaran proses, proses evaluasi penawaran dan implementasi serta evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggambarkan fenomena kasus korupsi Angelina sondakh dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K / Pid.Sus / 2013. Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 Plus. Data dari penelitian ini bersumber dari Putusan Mahkamah Agung No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Korupsi Angelina Sondakh. Hasil diskusi ini. Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penyajian analisis di atas didasarkan pada keputusan Mahkamah Agung No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 dianalisis dengan Nvivo 12 Plus secara umum dari empat proses di atas. dapat dilihat Perusahaan 9,05%, Pemerintah 7,62%, Partai Politik 0,32% dan Konsultan Politik 0%.en_US
dc.description.abstractThe rise of corruption cases that occur in Indonesia today, if we see corruption cases in Indonesia every year is always increasing, not decreasing, this causes people to feel angry with corruptors. The percentage and network of corruption Angelina Sondakh of the Supreme Court Judge’s Decision No. 1616k / Pis.Sus / 2013 is quite interesting to examine especially if we can see who the dominant actors are in this case, both from the planning process, the bidding process, the bid evaluation process and implementation and evaluation. This study uses a descriptive qualitative approach which illustrates the phenomenon of Angelina sondakh corruption case in the Supreme Court’s Decision No. 1616 K / Pid.Sus / 2013. Descriptive analysis in this study uses the Nvivo 12 Plus software. Data from this study were sourced from the Supreme Court Decision No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 and previous research relating to the Corruption of Angelina Sondakh. The results of this discussion The conclusions that the author can take from the presentation of the analysis above are based on the decision of the Supreme Court No. 1616 K / Pid.Sus / 2013 analyzed with Nvivo 12 Plus in general from the four processes above can be seen Corporate 9.05%, Government 7.62%, Political Parties 0.32% and Political Consultants 0%.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherMAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTAen_US
dc.subjectKorupsien_US
dc.subjectPenyuapanen_US
dc.subjectJaringanen_US
dc.titleJARINGAN KORUPSI HAMBALANG PADA PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NO 1616K/PIS.SUS/2013en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record