Show simple item record

dc.contributor.advisorSULAKSONO, TUNJUNG
dc.contributor.authorRAHMAT, TRIANTO
dc.date.accessioned2016-10-13T08:09:05Z
dc.date.available2016-10-13T08:09:05Z
dc.date.issued2010-03-27
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5082
dc.descriptionPada dasarnya hukum humaniter mencakup HAM dan hukum perang itu sendiri. Temuan dari penelitian ini adalah pemerintah Indonesia belum berperan aktif dalam mecegah terjadinya pelanggaran HHI karena pemerintah indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi PTKJ tahun 1977, artinya pemerintah indonesia belum menerapkan protokol 1 tahun 1977 yang mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional dan protokol II yang mengatur tentang korban pertikaian non internasional.en_US
dc.description.abstractPada dasarnya hukum humaniter mencakup HAM dan hukum perang itu sendiri. Temuan dari penelitian ini adalah pemerintah Indonesia belum berperan aktif dalam mecegah terjadinya pelanggaran HHI karena pemerintah indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi PTKJ tahun 1977, artinya pemerintah indonesia belum menerapkan protokol 1 tahun 1977 yang mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional dan protokol II yang mengatur tentang korban pertikaian non internasional.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFISIPOL UMYen_US
dc.subjectPERAN NEGARAen_US
dc.subjectPELANGGARAN HUKUMen_US
dc.subjectHUMANITER INTERNASIONALen_US
dc.titlePERAN NEGARA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ACEH PERIODE 2003-2006en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record