Show simple item record

dc.contributor.authorHASBI, MUHAMMAD
dc.date.accessioned2016-11-05T04:38:21Z
dc.date.available2016-11-05T04:38:21Z
dc.date.issued2011-05-11
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5886
dc.descriptionPeraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif sudah menjamin adanya perlindungan hak politik PNS, tetapi dalam implementasinya masih terdapat kekurangan-kekurangan, anatara lain masih adanya pengaruh kpentingan politik dalam pembinaan karir PNS, karena karir PNS masih ditentukan oleh pejabat politik (Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai pejabat pembina kepegawaian. Disamping itu masih kurangnya pengawasan terhadap PNS yang mendaftarkan/mencalonkan diri menjadi pejabat publik tetapi tidak mengundurkan diri/cuti, sehingga terkesan tidak adil.en_US
dc.description.abstractPeraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif sudah menjamin adanya perlindungan hak politik PNS, tetapi dalam implementasinya masih terdapat kekurangan-kekurangan, anatara lain masih adanya pengaruh kpentingan politik dalam pembinaan karir PNS, karena karir PNS masih ditentukan oleh pejabat politik (Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai pejabat pembina kepegawaian. Disamping itu masih kurangnya pengawasan terhadap PNS yang mendaftarkan/mencalonkan diri menjadi pejabat publik tetapi tidak mengundurkan diri/cuti, sehingga terkesan tidak adil.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFH UMYen_US
dc.subjectKETENTUAN HUKUMen_US
dc.subjectHAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPILen_US
dc.titleKETENTUAN HUKUM TENTANG HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEJABAT POLITIK DI KABUPATEN SLEMANen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record