Show simple item record

dc.contributor.advisorAJI, JUHARI SASMITO
dc.contributor.authorIRIANTO, DWI
dc.date.accessioned2016-11-10T06:36:53Z
dc.date.available2016-11-10T06:36:53Z
dc.date.issued2010-03-27
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6262
dc.descriptionMekanisme pendirian partai politik menurut Undang-Undang adalah Partai Politik harus didirikan oleh paling sedikit 50(lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun. Dalam pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Pendirian partai politik harus disertai dengan akta notaris. Dalam akta notaris tersebut harus memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.en_US
dc.description.abstractMekanisme pendirian partai politik menurut Undang-Undang adalah Partai Politik harus didirikan oleh paling sedikit 50(lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun. Dalam pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Pendirian partai politik harus disertai dengan akta notaris. Dalam akta notaris tersebut harus memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFISIPOL UMYen_US
dc.subjectSISTEM KEPARTAIANen_US
dc.subjectVERIFIKASI PARTAI POLITIKen_US
dc.titlePENGARUH MEKANISME PENDIRIAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIAen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record