Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa semua pihak pelaksana ADD berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 B Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 05 A Tahun 2009. Secara rutin selalu diadakan monitoring dan evaluasi antar pihak pelaksana ADD dan pertanggungjawaban akhir periode sehingga apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran dapat dipertanggungjawaban secara administrasi dan hukum. Demikian juga yang terjadi pada tingkat desa juga menuangkannya ke dalam Perdes.