Show simple item record

dc.contributor.advisorNANIK PRASETYONINGSIH
dc.contributor.advisorANANG SYA’RONI
dc.contributor.authorRANA, MEDI DAYA
dc.date.accessioned2017-01-10T05:56:05Z
dc.date.available2017-01-10T05:56:05Z
dc.date.issued2012-08-09
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7998
dc.descriptionBerdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan regulasi pajak kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DIY telah menerangkan fungsi regulasi melalui Peraturan Daerah yaitu pengenaan pajak progresif, dimana semakin tinggi harga atau nilai jual kendaraan bermotor semakin tinggi pula pengenaan pajak kendaraan bermotor dan pengelompokan tarif, yaitu adanya pengelompokan tarif pajak bagi kendaraan tidak umum 1,5% ,kendaraan umum 1% dan alat berat 0,5%.en_US
dc.description.abstractBerdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan regulasi pajak kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi DIY telah menerangkan fungsi regulasi melalui Peraturan Daerah yaitu pengenaan pajak progresif, dimana semakin tinggi harga atau nilai jual kendaraan bermotor semakin tinggi pula pengenaan pajak kendaraan bermotor dan pengelompokan tarif, yaitu adanya pengelompokan tarif pajak bagi kendaraan tidak umum 1,5% ,kendaraan umum 1% dan alat berat 0,5%.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFT UMYen_US
dc.subjectPENDAPATKAN ASLI DAERAHen_US
dc.subjectPAJAK KENDARAAN BERMOTORen_US
dc.subjectKEBIJAKAN REGULASIen_US
dc.titleKEBIJAKAN REGULASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATKAN ASLI DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record