Perubahan sistem politik dan pemerintahan daerah pasca bubarnya rezim orde baru merupakan harapan untuk terwujudnya demokrasi dalam praktek bernegara. DPRD yang adalah manifestasi kedaulatan rakyat menjadi sasaran utama untuk diperbarui guna mnejadikan nyata demokrasi itu. Sejumlah pembaruan mencakup restrukturisasi dan refungsionalisasi kewenangan lembaga-lembaga daerah, pembaruan sistem rekrutmen politik dan kepartaian, dan beberapa hal lain yang dianggap penting bagi berdayanya DPRD dibandingkan dengan masa yang lalu. Dari haisl kajian penulis maka dapat disimpulkan pembaruan sistem politik dan pemerintah daerah pasca bubarnya rezim orde baru tidak berarti banyak untuk terwujudnya demokrasi lokal.