Show simple item record

dc.contributor.advisorDEWATA, MUKTI FAJAR NUR
dc.contributor.advisorFITRIYANTI, FADIA
dc.contributor.authorAFIFI, FAISAL
dc.date.accessioned2017-02-09T12:22:57Z
dc.date.available2017-02-09T12:22:57Z
dc.date.issued2014-04-02
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9103
dc.descriptionPerusahaan BUMN yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU , dimana pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit hanya Menteri Keuangan adalah BUMN Perum, sedangkan BUMN persero tidak terikat dengan ketentuan pasal tersebut. Pihak swasta mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan BUMN Persero. Fakta adanya beberapa BUMN Persero sebagai obyek vital nasional, menjadikan Hakim dalam memutus permohonan pailit terhadap BUMN Persero yang masuk dalam kategori ini harus mengkaji secara lebih dalam inti permasalahannya.en_US
dc.description.abstractPerusahaan BUMN yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU , dimana pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit hanya Menteri Keuangan adalah BUMN Perum, sedangkan BUMN persero tidak terikat dengan ketentuan pasal tersebut. Pihak swasta mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan BUMN Persero. Fakta adanya beberapa BUMN Persero sebagai obyek vital nasional, menjadikan Hakim dalam memutus permohonan pailit terhadap BUMN Persero yang masuk dalam kategori ini harus mengkaji secara lebih dalam inti permasalahannya.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFH UMYen_US
dc.subjectOBYEK VITAL NASIONALen_US
dc.subjectBUMN PERSEROen_US
dc.subjectKEPAILITANen_US
dc.titleSTUDI TENTANG KETENTUAN KEPAILITAN BUMN PERSERO SEBAGAI OBYEK VITAL NASIONALen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record