| dc.contributor.advisor | SYA’RONI, ANANG | |
| dc.contributor.advisor | NURWIJAYANTI, SEPTI | |
| dc.contributor.author | KURNIAJI, DWI | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T04:26:34Z | |
| dc.date.available | 2017-02-21T04:26:34Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-05 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9338 | |
| dc.description | Reformasi hukum merupakan kebutuhan mendasar untuk terwujudnya keadilan substansial dan ataupun prosedural. Untuk meningkatkan reformasi hukum pada umumnya dan kekuasaan kehakiman pada khususnya guna meningkatkan supremasi hukum tidaklah cukup dengan memperbaiki hukumnya dengan mengubah atau merevisinya, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan Sumber Daya Manusianya dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif dari segi intelektual dan moral.
Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.
Namun batasan-batasan dalam hal pengawasan tersebut perlu untuk dikaji ulang agar tidak menyentuh pada wilayah teknis yustisial. Agar kemudian tercapai pengawasan yang tepat. Hal ini tidak lain adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara pengawal konstitusi tersebut | en_US |
| dc.description.abstract | Reformasi hukum merupakan kebutuhan mendasar untuk terwujudnya keadilan substansial dan ataupun prosedural. Untuk meningkatkan reformasi hukum pada umumnya dan kekuasaan kehakiman pada khususnya guna meningkatkan supremasi hukum tidaklah cukup dengan memperbaiki hukumnya dengan mengubah atau merevisinya, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan Sumber Daya Manusianya dari unsur legislatif, eksekutif dan yudikatif dari segi intelektual dan moral.
Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.
Namun batasan-batasan dalam hal pengawasan tersebut perlu untuk dikaji ulang agar tidak menyentuh pada wilayah teknis yustisial. Agar kemudian tercapai pengawasan yang tepat. Hal ini tidak lain adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara pengawal konstitusi tersebut | en_US |
| dc.publisher | FH UMY | en_US |
| dc.subject | Pengawasan, Hakim Konstitusi, Kode Etik | en_US |
| dc.title | URGENSI PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENJAGA KREDIBILITAS LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
183 | en_US |
