EPISTIMOLOGI POLITIK: STUDI ATAS POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG PERBANKAN NO. 10 /1998

dc.contributor.author	ZAINAL SAID
dc.date.accessioned	2016-09-08T16:23:34Z
dc.date.available	2016-09-08T16:23:34Z
dc.date.issued	2012
dc.identifier.uri	http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1151
dc.description.abstract	Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara rill, norma hukum perbankan nasional yang terdapat dalam UU No. 711992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1-011998 kurang memberikan pengaturan proteksi masyarakat (social protection) dari pada pengaturan masyarakat (social deregulation). Dalam IfIf No. 711992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 1011998 yang tidak membatasi dalqm kepemilikan bank umum. Dalam suatu perseroan apabila terdapat perbedaan pemilikan saham perceroan yang selisih jumlahnya sangat besar, maka akan dijumpai dddnyfl pernegang saham mtyoritas di satu pihak dan pemegang saham minoritas di pihak lain fungan perbedaan jumlah hak suala yang mencolok.
dc.subject	Politik Hukum Perbankan, Indonesia
dc.title	EPISTIMOLOGI POLITIK: STUDI ATAS POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG PERBANKAN NO. 10 /1998

JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional