| dc.contributor.advisor | RIYANTO, SUGENG | |
| dc.contributor.author | UTAMI, SALMIATUN BUDI | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-24T03:03:02Z | |
| dc.date.available | 2017-07-24T03:03:02Z | |
| dc.date.issued | 2017-04-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11747 | |
| dc.description | Wilayah perbatasan yang merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara menjadi salah satu isu yang sensitive karena hingga kini seringkali memunculkan konflik antar negara yang berbatasan langsung. Terkait segala kegiatan yang terjadi di laut telah diatur dan ditentukan oleh hukum laut internasional yakni United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) III 1982. China dan Indonesia yang telah menjadi bagian dari UNCLOS terlibat dalam konflik di wilayah perbatasan Indonesia paling utara, tepatnya di laut Natuna. Konflik yang bermula karena adanya tindakan illegal fishing tersebut kian memanas dan mengikutsertakan isu batas maritime. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai alasan China menghalangi proses penangkapan pelaku illegal fishing oleh Indonesia di perairan Natuna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik library research yakni data yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah, artikel, serta berita-berita yang dimuat dalam berbagai media massa maupun media elektronik yang relevan dengan penelitian ini. Hasil akhir dari penelitian ini adalah kemungkinan adanya kepentingan geopolitik China di perairan Natuna yang diteliti menggunakan teori geopolitik. Selain itu, karakter diplomsi China merupakan karakteristik diplomasi perompak dilihat dari arogansi China dalam konflik di perairan Natuna yang dijabarkan melalui kerangka teori diplomasi perompak. | en_US |
| dc.description.abstract | Wilayah perbatasan yang merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara menjadi salah satu isu yang sensitive karena hingga kini seringkali memunculkan konflik antar negara yang berbatasan langsung. Terkait segala kegiatan yang terjadi di laut telah diatur dan ditentukan oleh hukum laut internasional yakni United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) III 1982. China dan Indonesia yang telah menjadi bagian dari UNCLOS terlibat dalam konflik di wilayah perbatasan Indonesia paling utara, tepatnya di laut Natuna. Konflik yang bermula karena adanya tindakan illegal fishing tersebut kian memanas dan mengikutsertakan isu batas maritime. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai alasan China menghalangi proses penangkapan pelaku illegal fishing oleh Indonesia di perairan Natuna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik library research yakni data yang bersumber dari buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah, artikel, serta berita-berita yang dimuat dalam berbagai media massa maupun media elektronik yang relevan dengan penelitian ini. Hasil akhir dari penelitian ini adalah kemungkinan adanya kepentingan geopolitik China di perairan Natuna yang diteliti menggunakan teori geopolitik. Selain itu, karakter diplomsi China merupakan karakteristik diplomasi perompak dilihat dari arogansi China dalam konflik di perairan Natuna yang dijabarkan melalui kerangka teori diplomasi perompak. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | FISIPOL UMY | en_US |
| dc.subject | Hukum Laut, Indonesia-China, Kepentingan Politik, Nine-dash line, Perairan Natuna. | en_US |
| dc.title | KEBIJAKAN CHINA MENGHALANGI PROSES PENANGKAPAN PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH INDONESIA DI PERAIRAN NATUNA | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FISIP
012 | en_US |
