Pemilu legislatif tahun 2014 di Indonesia masih memunculkan banyak sekali persoalan, diantaranya adalah tertukarnya surat suara, masalah DPT, Money Politic, pelanggaran administratif dan pidana pemilu, tingginya angka golput, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam konsep good governance tidak dilaksanakan dalam setiap proses pemilu legislatif yang lalu. Nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, rule of law, efektif dan efisien jelas tidak berhasil diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu di Indonesia. Dari hasil penelitian tahun pertama di Jawa Barat dan Jawa Tengah ditemukan hasil bahwa memang nilai-nilai good governance belum diimplementasikan dengan baik di seluruh tahapan pemilu. Implementasi nilai-nilai good governance relatif bisa dijalankan dengan baik di tahapan pasca pemilu, sementara ditahapan pra pemilu dan tahapan pelaksanaan pemilu, nilai – nilai good governance belum dilaksanakan dengan baik. Untuk itulah, pada tahapan penelitian kali ini akan disusun modul pelatihan impelementasi good governance dalam semua proses pemilu. Modul tersebut akan disosialisasikan serta diimplementasikan di daerah penelitian. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode semi structure group dan interview. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random sampling. Lokasi penelitian masih dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah sekaligus menjadi lokasi untuk sosialisasi dan implementasi modul pelatihan.