| dc.description.abstract | Pemilu legislatif tahun 2014 di Indonesia masih memunculkan banyak sekali persoalan,
diantaranya adalah tertukarnya surat suara, masalah DPT, Money Politic, pelanggaran
administratif dan pidana pemilu, tingginya angka golput, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan
tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam konsep good governance tidak
dilaksanakan dalam setiap proses pemilu legislatif yang lalu. Nilai transparansi, partisipasi,
akuntabilitas, rule of law, efektif dan efisien jelas tidak berhasil diimplementasikan dengan baik
oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu di Indonesia.
Dari hasil penelitian tahun pertama di Jawa Barat dan Jawa Tengah ditemukan hasil bahwa
memang nilai-nilai good governance belum diimplementasikan dengan baik di seluruh tahapan
pemilu. Implementasi nilai-nilai good governance relatif bisa dijalankan dengan baik di tahapan
pasca pemilu, sementara ditahapan pra pemilu dan tahapan pelaksanaan pemilu, nilai – nilai good
governance belum dilaksanakan dengan baik. Untuk itulah, pada tahapan penelitian kali ini akan
disusun modul pelatihan impelementasi good governance dalam semua proses pemilu. Modul
tersebut akan disosialisasikan serta diimplementasikan di daerah penelitian.
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode semi
structure group dan interview. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random
sampling. Lokasi penelitian masih dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah sekaligus menjadi
lokasi untuk sosialisasi dan implementasi modul pelatihan. | en_US |
