View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (135.6Kb)
      HALAMAN JUDUL (262.9Kb)
      LEMBAR PENGESAHAN (389.0Kb)
      ABSTRAK (92.14Kb)
      BAB I (185.2Kb)
      BAB II (320.7Kb)
      BAB III (96.74Kb)
      BAB IV (330.3Kb)
      BAB V (93.91Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (98.26Kb)
      LAMPIRAN (192.5Kb)
      Date
      2017-08-26
      Author
      KIROM, AHMAD ULIL
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Dalam praktek sehari hari perusahaan pembiayaan konsumen tidak asing lagi ditelinga masyarakat yang perusahaan tersebut bertujuan untuk membiayai kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara di angsur.Di zaman sekarang timbul permasalahan yang merugikan terhadap perusahaan pembiayaan bukan sebaliknya permasalahan tersebut mulai dari keterlambatnya angsuran pembayaran dijualnya sparepart motor tanpa pengetahuan perusahaan pembiayaan konsumen yang memunculkan nilai rugi penjualan bagi pembiayaan konsumen dan wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh prosedur pembiayaan konsumen dan upaya hukum yang di ambil oleh perusahaan pembiayaan terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi. Penelitian hukum dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif,dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjuukkan bahwa prosedur dalam pemmbiayaan konsumen telah sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku sehingga berlaku dan mengikat bagi para pihak yang mendatanganinya karena berdasarkan atas pelaksanaannya dan syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi. Sedangkan penyelesaian perkara wanprestasi terlebih dahulu debitur dilakukan dengan menggunakan SP surat peringatan kalaupun surat peringatan tidak di andalkan ataupun tidak berhasil maka dasar yang digunakan dalam penarikan kendaraan bermotor yaitu dengan Undang-undang fidusia yaitu dengan parate eksekusi.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15368
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV