| dc.contributor.advisor | | |
| dc.contributor.author | KURNIASARI, FAUZIA AJENG | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-18T01:56:54Z | |
| dc.date.available | 2018-05-18T01:56:54Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-05 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18808 | |
| dc.description | Konvensi Hak Anak sebagai perjanjian internasional yang
disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan disetujui oleh
negara-negara anggotanya merupakan perjanjian yang
menjamin tentang hak-hak anak sebagai acuan untuk
mewujudkan kehidupan yang layak bagi anak-anak di seluruh
dunia. Maka dari itu, Konvensi Hak Anak menentang semua
tindakan pelanggaran terhadap hak anak, salah satu
pelanggaran terhadap hak anak yang menjadi fokus bahasan
dalam tulisan ini adalah pernikahan anak. Sebagai bentuk
kepatuhan terhadap perjanjian internasional, Indonesia
meratifikasi Konvensi Hak Anak. Kemudian
mentransformasikannya ke dalam hukum yang berlaku di
wilayah hukum Indonesia. Untuk menjamin hak anak,
pemerintah menurunkan Konvensi Hak Anak menjadi
Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, kemudian
undang-undang tersebut menjadi acuan bagi peraturan turunan
lainnya untuk menangani pelanggaran hak anak, termasuk
pernikahan anak. Pernikahan anak di Kabupaten Gunungkidul,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu
daerah dengan jumlah pernikahan anak yang tinggi, namun
jumlahnya kian menurun sejak diterbitkannya kebijakan
Kabupaten Gunungkidul terkait dengan pernikahan anak. | en_US |
| dc.description.abstract | The Convention on the Rights of the Child as an international
treaty drafted by the United Nations and issued by its member
states constitutes an agreement that guarantees the rights of
the child as a reference to bringing about a decent life for
children throughout the world. Therefore, the Convention on
the Rights of the Child opposes any treatment that violates the
rights of the child, one of the things that violates the right of
the child to be focused in this paper is child marriage. As a
form of approval of international treaties, Indonesia ratified
the Convention on the Rights of the Child. Then transform it
into the law applicable in the jurisdiction of Indonesia. To
guarantee the rights of children, the government changed the
Convention on the Rights of the Child into Undang-Undang
Tentang Perlindungan Anak, then the law became a reference
for other derivative rules to handle child rights abuses,
including child marriages. The marriage of children in
Gunungkidul District, Daerah Istimewa Yogyakarta Province
became one of the areas with high amount of child marriage,
but the amount keeps deacreasing after the policies related to
child marriage are published by the Government of
Gunungkidul District. | en_US |
| dc.publisher | FISIP UMY | en_US |
| dc.subject | The Convention on the Rights of the Child, Gunungkidul District, Child Marriage. Konvensi Hak Anak, Indonesia, Kabupaten Gunungkidul, Pernikahan Anak | en_US |
| dc.title | IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK DALAM KEBIJAKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL UNTUK MENGURANGI JUMLAH PERNIKAHAN ANAK (STUDI KASUS TAHUN 2013-2017) | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FISIP
225 | en_US |
