Penelitian ini menarasikan mengenai sebuah gerakan sosial yang dilakukan oleh paguyuban UKPWR dalam melakukan penolakan terhadap aktivitas pembangunan PLTU batubara di Kabupaten Batang. Pembangunan selalu digambarkan dengan upaya menwujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Aktivitas pembangunan megaproyek PLTU di kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Kabupaten Batang, menjadi sorotan publik. Lokus dalam penelitian ini adalah gerakan yang dilakukan oleh paguyuban UKPWR. Sekelompok masyarakat pesisir pantai Ujungnegoro-Roban yang diorganisasikan untuk melakukan gerakan social sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang akan bertambah semakin buruk. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan rumusan Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh paguyuban UKPWR terhadap pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa paguyuban UKPWR termasuk dalam kategori Gerakan Sosial dengan menggunakan beberapa indikator menurut Tarrow yakni: tantangan bersama, tujuan bersama, solidaritas kolektif dan identitas kolektif serta memelihara politik perlawanan. Pembangkit listrik yang akan dibangun di Kawasan Konservasi Lindung Laut Nasional menjadi penmicu adanya konflik. Dikawasan konservasi ini lahan yang digunakan adalah sekitar 370 hektar sampai 700 hektar. Masyarakat setempat yang menolak adanya pembangunan PLTU tergabung didalam organisasi UKPWR yaitu Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban. 4 desa tersebut merupakan masyarakat yang terkena dampak secara langsung PLTU. Rusaknya ekosistem laut, hilangnya mata pencaharian dan timbulnya berbagai macam ancaman penyakit, perubahan arus air, abrasi pantai, naiknya temperatur air yang lambat laun juga akan mempengaruhi satwa di sekitar menjadi yang kini di perjuangkan oleh paguyuban UKPWR untuk menghentikan proyek PLTU. Adanya berbagai protes membuat megaproyek pembangunan PLTU sempat terhenti selama 6 kali. Proses pembangunan yang sudah mulai dilaksanakan, tidak menyurutkan warga penolak PLTU untuk berhenti menyuarakan aspirasinya.