Show simple item record

dc.contributor.authorSAFITRI, ELSA
dc.date.accessioned2018-08-01T07:18:22Z
dc.date.available2018-08-01T07:18:22Z
dc.date.issued2018-04-28
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20308
dc.descriptionKantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah melaksanakan penyelesaian sertipikat secara masal melalui Program Nasional Agraria (PRONA) sebanyak 2000 bidang tanah pada tahun anggaran 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program PRONA dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaannya serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Serta mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi pada program pemerintah tersebut. Program pemerintah tersebut mulai berkembang pada tahun 2017 yang lalu ketika program yang awalnya sering disebut PRONA kini berubah menjadi PTSL. Perubahan tersebut hanya merubah pada proses pelaksanaannya saja namun tujuannya tetap sama yakni sebagai penertiban administrasi pertanahan secara masal, cepat, murah dan efisiensi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil melakukan wawancara dengan narasumber sedangkan data primer diperoleh dari literatur buku-buku, perundang-undangan dan bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Serta analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yaitu secara kualitatif. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang PRONA. Pelaksanaan program ini selalu mengalami peningkatan jumlah pesertanya dari tahun ke tahun. Hal tersebut dikarenakan peningkatan program dari pemerintah yang selalu membuat perubahan agar dapat ditunjang sebaik-baiknya demi terlaksananya program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Serta antusiasme masyarakat yang semakin lama semakin membaik kesadarannya dalam mewujudkan tertib beradministrasi pertanahan dengan mengikuti program PRONA tersebut dan upaya-upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Klaten yang perlahan membuka kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemerintah yaitu PRONA.en_US
dc.description.abstractLand Affairs Office of Klaten Regency has implemented massive certificate resolution through National Agrarian Program (PRONA) as many as 2000 plots of land in fiscal year 2016. This study aims to find out how the implementation of PRONA program and know the inhibiting factors of its implementation and efforts made by the National Land Agency of Klaten Regency in overcoming the problems faced. And know how developments that occur in the government program. The government program began to grow in the year 2017 ago when the program which was originally called PRONA is now changed to PTSL. The changes only change in the implementation process alone but the goal remains the same that is to control the land administration in a mass, fast, cheap and efficient. The type of research used is empirical research. Sources of data obtained in the study are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews with resource persons while primary data were obtained from literature of books, legislation and writing materials that could be used to support the research results. Technique of collecting data through interview that is by asking some question to informant to get data needed in research. And analysis of data used in analyzing data that is qualitative. Referring to Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial / Head of National Land Agency Number 4 Year 2015 on PRONA. The implementation of this program always increases the number of participants from year to year. This is because the increase of government programs that always make changes to be supported as well as possible for the implementation of government programs for the welfare of the community. As well as the enthusiasm of the people who increasingly improved their awareness in realizing the orderly administration of land with the PRONA program and the efforts of the National Land Agency (BPN) Klaten regency that slowly opened the public awareness to participate in the government program that is PRONA.en_US
dc.publisherFH UMYen_US
dc.subjectLand Registration, Pendaftaran Tanah, PRONA, BPNen_US
dc.titlePELAKSANAAN PRONA (PROGRAM NASIONAL AGRARIA) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KLATENen_US
dc.typeThesis SKR F H 149en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record