View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Master Thesis
      • Master of Political Science and International Relationship
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Master Thesis
      • Master of Political Science and International Relationship
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA DI LAUT TIMOR (STUDI KASUS KEBOCORAN LADANG MINYAK MONTARA DI TERITORIAL AUSTRALIA)

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (42.23Kb)
      HALAMAN JUDUL (480.3Kb)
      HALAMAN PENGESAHAN (414.4Kb)
      ABSTRAK (9.901Kb)
      BAB I (80.77Kb)
      BAB II (25.68Kb)
      BAB III (164.3Kb)
      BAB IV (54.12Kb)
      BAB V (14.33Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (18.50Kb)
      Date
      2018-09-20
      Author
      SEBA, ROBERTO OCTAVIANUS CORNELIS
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pemerintah Australia dan Perusahaan Minyak PTTEP-Australasia akibat kebocoran sumur minyak Montara The Montara Well Head Platform pada 21 Agusutus 2009 diperairan Australia bocor dan menumpahkan minyak jenis light crude oil. Tumpahan minyak tersebut meluas hingga perairan Celah Timor Timor Gap yang merupakan perairan perbatasan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste Tumpahan minyak yang mencemari dan melewati lintas batas negara serta menimbulkan kerugian di negara lain dapat dikategorikan sebagai transboundary haze polution atau transboundory environmental damage, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara secara Internasional international state responsibility. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menggugat Pemerintah Australia dan Perusahaan Minyak PTTEP Australasia. Terkait dengan hal diatas Penulis mencoba menjawab penyebab mengapa Pemerintah Indonesia belum dapat menyelesaikan percemaran lintas batas Negara di laut Timor dengan mendorong Pemerintah Australia dan PTTEP Australasia berdasarkan Konvens Hukum Laut 1982. Penulis mencoba menjawab penelitian ini dengan menggunakan Teori The Logic Of Two-Level Games Robert D. Putman
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21444
      Collections
      • Master of Political Science and International Relationship

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV