View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Social and Political Science
      • Department of International Relations
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Social and Political Science
      • Department of International Relations
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      FAKTOR-FAKTOR PENDORONG RATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP) OLEH PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 2014

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (37.91Kb)
      HALAMAN JUDUL (519.0Kb)
      HALAMAN PENGESAHAN (185.7Kb)
      ABSTRAK (146.9Kb)
      BAB I (310.6Kb)
      BAB II (432.8Kb)
      BAB III (158.9Kb)
      BAB IV (134.4Kb)
      BAB V (20.28Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (135.0Kb)
      LAMPIRAN (5.539Mb)
      NASKAH PUBLIKASI (413.5Kb)
      Date
      2018
      Author
      SAPUTRA, FERI
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) terbentuk pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan resmi berlaku sejak tanggal 25 November 2003. Indonesia baru melakukan ratifikasi terhadap persetujuan ini pada tahun 2014. Sehingga penulis mengangkat judul Skripsi ini “Faktor-Faktor Pendorong Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) oleh Pemerintah Indonesia Tahun 2014” yaitu untuk menjelaskan berbagai faktor atau konsideran utama yang mendorong ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia. Teori yang digunakan dalam Skripsi ini adalah Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri yang dipopulerkan oleh William D. Coplin. Berdasarkan teori tersebut, maka penulis menemukan terdapat tiga faktor utama yang menjadi pendorong ratifikasi AATHP oleh pemerintah Indonesia. Ketiga faktor tersebut yaitu Kondisi Politik Dalam Negeri, Situasi Ekonomi, serta Konteks Internasional. Dorongan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan upaya pemerintah meyakinkan DPR-RI masuk kedalam konsideran Kondisi Politik Dalam Negeri, peluang untuk meraih keuntungan dan bantuan masuk dalam konsideran Situasi Ekonomi. Sedangkan tekanan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya masuk ke dalam konsideran Konteks Internasional. RUU pengesahan AATHP disahkan dalam sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 16 September 2014. Kemudian, keputusan ratifikasi AATHP tertuang dalam UU NO. 26 Tahun 2014 tentang pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). UU tersebut kemudian ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 November 2014.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21997
      Collections
      • Department of International Relations

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV