Penelitian ini mengenai desain pemilihan umum nasional serentak dalam perspektif hukum dan politik untuk tahun pertama. Secara khusus, fokus penelitian in meliputi: pertama, mengidentifikasi berbagai problem yang menjadi kendala penataan pemilu nasional serentak dalam perspektif hukum dan politik; kedua, memetakkan tantangan dan peluang penataan pemilu nasional serentak dalam perspektif hukum dan politik; ketiga, merumuskan desain kebijakan pemilu nasional seretak 2019 yang ideal dalam perspektif hukum dan politik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan untuk akurasi data dilakukan wawancara dengan narasumber dari ahli hukum tata negara dan ahli politik . Hasil penelitian menunjukkan identifikasi problem penataan pemilu serentak sebenarnya diawali dari permasalahan pemilu yang muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Permasalahan yang ada selama ini setelah dievaluasi antara lain 1)kurang efektifnya penyelenggaraan pemerintahan, 2) tidak efisiennya penyelenggaraan pemilu, 3) pelaksanaan sistem presidensiil semu, 4) sistem multipartai dalam sistem presidensiil, 5) tidak ada sinkronisasi perundang-undangan pemilu, 5)tingginya angka golput masyarakat. Sedangkan Peluang dan tantangan pemilu serentak dari perspektif yuridis dan politis dikategorikan dalam 4 bagian yang berasal dari pemerintah dan DPR,masyarakat , partai politik dan penyelenggara pemilu. Sedangkan Desain penataan pemilu serentak yang ideal dari perspektif yuridis dan politis tahun 2019 sementara ada beberapa desain yang diusulkan merupakan kombinasi desain berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemilu dan perbandingan dengan negara lain.