Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi politik luar negeri feminis Swedia tahun 2014-2017. Isu mengenai feminisme telah berkembang sejak akhir abad ke-18 yang lalu. Namun kenyataannya, pada saat ini isu ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi. Berdasarkan data dari Bank Dunia, sampai saat ini representasi perempuan dalam parlemen nasional masih sangat rendah, yaitu disekitaran angka 20%. Ini merupakan angka yang cukup rendah. Padahal, peran perempuan dalam pembuatan keputusan sangatlah penting, karena dalam keputusan yang dibuat, ada pula kepentingan perempuan. Sehingga apabila perempuan tidak dilibatkan dalam pembuatan keputusan, akan berakibat pada tidak dimasukkannya pendapat perempuan dalam hasil keputusan yang dibuat. Swedia sebagai salah satu negara yang cukup sukses dalam hal kesetaraan gender, yang terbukti dengan jumlah representasi perempuan dalam parlemennya sejak 1994 selalu diatas 40% dan sekarang mencapai angka 44%. Dengan representasi perempuan yang cukup seimbang dengan lakilaki, menghasilkan berbagai kebijakan yang ramah perempuan. Sehingga menciptakan kondisi yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Keberhasilan Swedia dalam ranah domestic ini, dianggap Swedia perlu di terapkan diseluruh dunia agar pedamaian global dapat tercapai. Untuk itu, pada Oktober 2014, Kementerian Luar Negeri Swedia meluncurkan politik luar negeri feminis untuk yang pertama kalinya dalam sejarah. Dalam menyebarkan ideologi feminisme tersebut, Swedia menggunakan soft power nya, karena dirasa lebih efektif dalam mencapai tujuan dari politik luar negeri. Swedia mendukungpeningkatan partisipasi perempuan dalam politik di Somalia dan Moldova, dan juga mendukung badan-badan UE dan PBB dalam mencapai kesetaraan gender. Selain itu Swedia juga menerapkan gender marker dalam memberikan bantuan luar negeri. Penelitian ini menggunakan metodoogi kualitatif yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan website.