Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pengawasan program BPJS Ketenagakerjaan. Metode dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang mengamati reaksi masyarakat terhadap sistem norma dalam aturan perundang-undangan, dimana didalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif sebagai acuan dalam membuat kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengawasan program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta masih belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dengan baik karena masih ada perusahaan khususnya di Kota Yogyakarta yang belum mematuhi BPJS Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan para pekerjanya.; (2) Faktor penghambat dalam pengawasan program BPJS Ketenagakerjaan masih lemahnya pengenaan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan serta masih kurangnya jumlah Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaannya di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.