Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap pengawasan usaha perdagangan air minum sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651/MPP/KEP/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yaitu normatif empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Kabupaten Bantul No.14 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kualitas Air serta Tanya jawab yang dilaksanakan bersama responden dari Bidang Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan selaku Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab akan usaha perdagangan serta kelayakan kualitas air minum yang ada di Kabupaten Bantul senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap legalitas dan kualitas air minum yang digunakan oleh pengusaha air minum. Salah satu faktor yang mengakibatkan banyak ditemukannya air minum yang dianggap tidak layak yaitu kurangnya kesadaran penanggung jawab pengusaha akan kebersihan air minum itu sendiri. Sebagai sumber daya yang penting bagi kehidupan masyarakat, air memerlukan perhatian yang lebih dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaannya.