Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan perceraian bagi pegawai negeri sipil di kabupaten Bantul serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan perizinan perceraian bagi pegawai negeri sipil di kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengamati reaksi masyarakat terhadap sistem norma dalam aturan perundang-undangan, dimana di dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif sebagai acuan dalam membuat kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data langsung di lapangan. penelitian ini menggunakan data primer yang didukung data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Perizinan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan perizinan perceraian bagi pegawai negeri sipil adalah proses mediasi yang memerlukan waktu yang sangat lama karena para pihak tidak menghadiri panggilan pejabat untuk dimediasi. Kesimpulan penulisan ini yakni perizinan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Faktor penghambat dalam pelaksanaannya antara lain ketidakhadiran salah satu pihak dan sulit menemukan keterangan yang benar.