Masalah penting dan menarik terkait politik kaum Hadhrami adalah adanya stigma radikal, fundamental dan intoleran. Tampilnya dua tokoh representasi kaum hadrami, yaitu terpilihnya Anis Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta dan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam aksi sejuta umat 212 oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kebangkitan Islam radikal, fundamental dan intoleran. Studi ini bertujuan merevisi stigma tersebut dengan menggunakan pendekatan sejarah, sosiologi dan etnografi untuk menjelaskan politik kaum Hadhrami dalam kompetisi elektoral di era reformasi. Secara khusus, akan menjelaskan partisipasi politik kaum Hadhrami Muhammadiyah dalam pemilihan presiden 2019 dengan mengambil kasus di Yogyakarta, Surakarta, Semarang dan Pekalongan. Pemilihan kasus didasarkan pada realita bahwa kaum Hadhrami lebih diidentikkan dengan Nahdliyin, Al Irsyad, dan Jami‘atul Khoir, padahal tidak sedikit yang berafiliasi juga ke Muhammadiyah, terutama di berbagai kota tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.