perkembangan formalisasi syariat Islam di Indonesia dalam kurun sepuluh tahun terakhircUkup menarik can dalam sejumlah hal masih diwarnai kontroversi. Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam rentang tahun 2001-2010 telah disahkan 38 qanun di tingkat provinsi, belum terhitung puluhan qanun di kota dan kabupaten. Di Aceh Besar sampai tahun 2010 telah disahkan 20 qanun can diagendakan sampal tahun 2014 akan tercapai target 69 qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Dari segi lain, sejaktahun 2009 terjadi perkembangan baru dengan disahkan Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Jinayat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tingkat provinsi. Kendati, dua qanun tersebut belum ditandatangani gubernur NAD sampai terjadi Pemilukada 2012, karena menurut berita yang berkembang poin krusial terletak pada soal hukurn rajam. Sementara qanun atau peraturan daerah (perda) yang mengandung muatan legislasi syaniat Islam di daerah-daerah lain tampaknya tidak berkembang seperti di NAD, bahkan tampak cenderung statis atau berjaian di tempat, tidaksehangat awal maraknya gerakan formalisasi syariat Islam pada era Reformasi.