View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERJANJIAN NON-PROLIFERASI NUKLIR TERKAIT PELUNCURAN RUDAL BALISTIK ANTAR BENUA DALAM KASUS KOREA UTARA

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (79.15Kb)
      HALAMAN JUDUL (3.642Mb)
      LEMBAR PENGESAHAN (2.084Mb)
      ABSTRAK (202.1Kb)
      BAB I (221.5Kb)
      BAB II (605.4Kb)
      BAB III (11.35Kb)
      BAB IV (692.2Kb)
      BAB V (8.744Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (236.5Kb)
      LAMPIRAN (28.67Kb)
      NASKAH PUBLIKASI (2.044Mb)
      Date
      2019
      Author
      IHZAYADI, M RIZKAN
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran Korea Utara atas Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) terkait peluncuran rudal balistik antar benua serta alasan mundurnya korea utara dari NPT dan tetap mengembangkan senjata nuklir. Peluncuran rudal balistik antar benua Korea Utara telah melanggar poin-poin penting yang ada dalam NPT. Selain NPT, Korea Utara juga melanggar sejumlah ketentuan dalam hukum internasional yang diantaranya adalah piagam PBB, Hague Regulations 1907, Protokol Tambahan I 1977 serta perjanjian internasional terkait penggunaan rudal balistik antar benua yang diantaranya Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons dan Comprehensive Test-Ban Treaty. NPT dianggap lemah dikarenakan kurangnya komitmen dari negara-negara Nuclear Weapon States (NWS) untuk melucuti senjata nuklir yang dapat dijadikan sebagai contoh pada negara-negara yang lebih kecil. Konferensi peninjauan ulang NPT yang dilaksanankan selama ini seringkali berakhir tanpa mencapai kesepakatan bersama dikarenakan banyaknya kepentingan politik negara-negara NWS yang dimuat dalam konferensi. Selain Korea Utara yang beranggapan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Agreed Framework, NPT juga dianggap sarat akan kepentingan politik negara-negara besar menjadikan Korea Utara merasa harus melindungi negaranya dengan persenjataan yang seimbang, maka dari itu Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklirnya walaupun melanggar NPT dan Hukum Internasional lain. Korea Utara mengabaikan hukum internasional dan mengedepankan kepentingan nasionalnya guna menghadapi ancaman dari negaranegara adidaya.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28157
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV