View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN DI KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (46.56Kb)
      HALAMAN JUDUL (867.5Kb)
      HALAMAN PENGESAHAN (705.7Kb)
      INTISARI (53.67Kb)
      BAB I (177.3Kb)
      BAB II (295.4Kb)
      BAB III (169.7Kb)
      BAB IV (294.5Kb)
      BAB V (164.6Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (221.8Kb)
      LAMPIRAN (2.417Mb)
      NASKAH PUBLIKASI (469.8Kb)
      Date
      2019
      Author
      YUNANDHITYO, RIFQI RAMADHAN
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Masyarakat Indonesia mempunyai beberapa ragam budaya di setiap daerahnya yang juga mempunyai kebudayaan yang berbeda sesuai dengan keadaan wilayahnya. Manusia mempunyai beberapa macam aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan hiburan yang sangat beraneka ragam untuk kerutinan aktifitas setiap harinya, sebagai contoh kegiatan musik dan pertandingan. Dalam kegiatan tersebut bahkan ada yang sering menimbulkan hal negatif yang sangat rawan akan terjadi kericuhan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Izin Keramaian di Kabupaten Bantul Setelah Berlakunya Undang Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Hukum impiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau impelementasi ketentuan Hukum positif (perundangundangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentuan. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf a yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”. Hasil penelitian saya ini untuk mengetahui bagaimana cara melaksanakan proses Pelaksanaan Izin Keramaian di Kabupaten Bantul Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30882
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV