View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (46.42Kb)
      HALAMAN JUDUL (789.2Kb)
      LEMBAR PENGESAHAN (73.74Kb)
      ABSTRAK (208.3Kb)
      BAB I (375.3Kb)
      BAB II (512.5Kb)
      BAB III (447.6Kb)
      BAB IV (472.0Kb)
      BAB V (191.3Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (393.2Kb)
      LAMPIRAN (626.5Kb)
      NASKAH PUBLIKASI (759.9Kb)
      Date
      2019-09-30
      Author
      SETYAWAN, NUR ANGGIT
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu membawa kemajuan bersama pemerintah desa agar menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam penelitian ini peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa belum sepenuhnya tampak. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung. Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatifempiris. Data penelitian diperoleh dengan cara studi perundang-undangan, studi literatur, dan sumber data hasil wawancara. Dari hasil penelitian menunjukkan peran Badan Permusyawaratan Desa kurang maksimal karena dalam penetapan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa pada tahun tertentu belum aktif, serta kurang produktifnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menghasilkan Peraturan Desa. Namun terlepas dari masalah diatas, peran Badan Permusyawaratan sudah berjalan baik dalam fungsi yang lain meliputi, fungsi pembahasan dan penyepakatan Peraturan Desa, fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Kendala bagi Badan Permusyawaratan Desa yaitu: kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam penetapan Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, kurangnya pemahaman Teknik dan prosedur pembentukan Perdes, kurangnya evaluasi terhadap Raperdes, kesadaran Perdes dan kurangnya sosialisasi Teknik pembentukan Perdes oleh Pemerintah Kecamatan.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31810
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV