Berangkat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 30% akan keterwakilan perempuan, kemudiam untuk merealisasikan semua itu perlu adanya suatu pola yang harus dilakukan oleh setiap partai politik. Dalam hal ini PKS menjadi menarik untuk diteliti karena keterwakilan perempuan PKS justru melebihi kuota 30%. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan yang diwawancarai adalah pengurus DPW PKS DIY dan Caleg Perempuan PKS DIY. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan informan dan teknik dokumentasi. Selanjutnya, pengumpulan data-data mengenai penelitian ini diperoleh dari Sekretariat DPW PKS DIY, data dari website KPU, dan wawancara langsung dengan pengurus DPW PKS DIY dan caleg perempuan PKS DIY. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada Pemilu 2019 PKS menampilkan caleg perempuan sebesar 40%. Latar belakang sosial dari kelas pekerjaan caleg perempuan paling banyak dari guru, untuk pendidikan caleg perempuan mayoritas sudah baik serta usia caleg perempuan mayoritas lebih muda daripada laki-laki. Berdasarkan status pernikahan mayoritas caleg perempuan sudah menikah. Sistem rekrutmen caleg perempuan terbuka dari internal PKS dan eksternal. Tahap rekrutmen caleg perempuan PKS proses pertama adalah penjaringan. Penjaringan administratif dan uji publik (calon-calon diterjunkan didalam lapangan). Faktor yang mendukung yang pertama dari internal caleg perempuan PKS yaitu dukungan keluarga, kedua adalah agama karena motivasi para caleg perempuan adalah ibadah dan dakwah. Faktor yang menghambat pertama dari individu perempuan, tidak semua kader perempuan mempunyai minat di bidang politik praktis. Kedua, faktor budaya masyarakat masih mengutamakan laki-laki dan masih kurang percaya terhadap kemampuan perempuan membuat representasi keterwakilan perempuan masih sedikit.