Dalam system Desenteralisasi Pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur atau mengelola urusan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah masing masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Bintang, Mujibussalim, 2019). Pada pelaksanaannya Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengelola keuangan secara tertib, transparan, akuntabel serta dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, usaha untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih maka Pemerintah Daerah wajib menyusun laporan Keuangan Daerah. (Unger & Mahakanjana, 2016). Fakta yang diperoleh dari evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencerminkan bahwa lembaga yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian penyebabnya masih ada kelemahan yaitu dalam Sistem Pengendalian Internalnya, pelaporan keuangan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bentuk tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya dengan tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga baik dan dapat dipahami oleh penggunanya, maka dari itu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat penting karena dapat memberikan dampak yang positif, bermanfaat dalam upaya pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan suatu pemerintahan di waktu yang akan datang, ini juga dapat memberikan dampak kepada peningkatan percepatan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah seperti kemiskinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat yang belum berkompeten. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah membutuhkan Sumber Daya Manusia yang memadai, dapat memahami dan kompeten di bidang akuntansi pemerintahan, untuk membuat dan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Wahyuni et al., 2018).