Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera selatan Periode 2014-2019 serta untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Halmahera Selatan periode 2014-2019dilakukan melalui tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah, tahap Perancangan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tahap Pengundangan Peraturan Daerah dan Sosialisasi Peraturan Daerah telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan DPRD mengajukan Rancangan Peraturan Daerah atas inistiatif DPRD setiap tahunnya, yaitu tahun 2015 mengajukan 3 Rancangan Peraturan Daerah, tahun 2016 dan 2017 masing-masing mengajukan inisiatif 13 Rancangan Peraturan Daerah. Faktor yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan adalah tingkat pendidikan anggota Dewan yang sebagian besar adalah Sarjana, pengalaman yang dimiliki sebagian anggota DPRD dan kepemilikan data dan informasi yang valid, sedangkan faktor yang menghambat adalah Kurang optimal melibatkan masyarakat stakeholder dalam proses penyusunan dan pembentukan, sosialisasi dan publikasi yang kurang optimal, penyusun/perancang Peraturan Daerah cenderung berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan Pemerintah daerah, atau berorientasi pada kepentingan yang mempengaruhinya, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan Raperda yang tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan