Mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi kerugian kepada yang berhak dengan layak dan adil atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 terhadap pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Parangtritis-Girijati di Desa Parangtritis, serta untuk mengetahui kendala/hambatan dalam melakukan pengadaan tanah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme yang di terapkan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Parangtritis-Girijati di Desa Parangtritis sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Parangtritis-Girijati tidak mengalami kendala/hambatan. Namun, sedikit kendala yang muncul setelah pelaksanaan ganti kerugian, yaitu ada pemilik tanah yang tidak diketahui keberadaannya sehingga ganti kerugian atas tanah tersebut di titipkan ke pengadilan negeri setempat, dan yang kedua adalah status tanah tutupan yang belum jelas sehingga pihak yang berhak tidak mendapatkan ganti kerugian tanah