| dc.contributor.author | SANTOSO, PRIYO | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T02:30:20Z | |
| dc.date.available | 2020-10-22T02:30:20Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-20 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35729 | |
| dc.description | Latar Belakang : Perpolisian masyarakat merupakan salah satu program
kepolisian Republik Indonesia yang ditujukan untuk menanggulangi kriminalitas
dan kondisi kamtibmas yang dihadapi masyarakat dewasa ini. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan mediasi penal
yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh perpolisian masyarakat di Polres
Kulonprogo Sektor Galur; Mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung
dan penghambat dari pelaksanaan mediasi penal oleh perpolisian masyarakat di
Polres Kulonprogo Sektor Galur; danMerumuskan pola ideal mediasi penal yang
dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh kepolisian masyarakat di masa mendatang.
Metode : Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum
yuridis-empiris (socio-legal research) yang bersifat deskriptif-analitis. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, wawancara
(interview), dan daftar pertanyaan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif
kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara
deskriptif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan
data deskriptif-analisis.
Hasil : Hasil penelitian yaitu bahwa pelaksanaan mediasi penal yang
dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh Kepolisian Resor Kulonprogo, Sektor
Galur melalui institusi perpolisian masyarakat yaitu dengan melibatkan banyak
pihak selain pihak pelaku dan korban, juga melibatkan stakeholder seperti tokoh
masyarakat dan tokoh agama yang tergabung di FKPM. Faktor pendukung
pelaksanaan mediasi pidana oleh Kepolisian Sektor Galur yaitu: Pertama,
substansi undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang memberikan kebebasan kepada pihak kepolisian pada
saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan
hukum; Kedua, petugas penyidik. Adapun faktor penghambat pelaksanaan
mediasi adalah: sarana dan prasarana, Kedua, dukungan masyarakat; Ketiga,
faktor budaya yang tumbuh di masyarakat; Keempat, faktor struktur institusi
kepolisian. | en_US |
| dc.description.abstract | Community policing is one of the Republic of Indonesia's police programs
aimed at tackling crime and kamtibmas conditions faced by society today. The
Community Policing Program has an advantage in solving security and order
issues that are carried out jointly with the community through partnership forums
(deliberation), and does not make the community merely an informant, but with
the police being the main actors, making every decision regarding issues arising in
relation to order and security Public. This study aims to describe and analyze the
implementation of penal mediation which is carried out based on discretion by
community policing at the Kulonprogo Sector Galur Sector Police; Describe and
analyze the supporting and inhibiting factors of the implementation of penal
mediation by community policing in the Kulonprogo Sector Galur Sector Police;
and Formulating an ideal pattern of penal mediation that is carried out based on
discretion by future community police.
This research method is included in the type of juridical-empirical legal
research (socio-legal research) which is descriptive-analytical. Data collection
techniques used were literature study, interviews (interview), and a list of
questions. This research uses descriptive qualitative analysis, the data obtained are
analyzed qualitatively and presented descriptively. The qualitative method is a
method of research that produces descriptive-analysis data.
The results of the study are that the implementation of penal mediation
carried out based on discretion by the Kulonprogo District Police, Galur Sector
through community policing institutions is by involving many parties other than
the perpetrators and victims, also involving stakeholders such as community
leaders and religious leaders who are members of FKPM. Factors supporting the
implementation of criminal mediation by the Galur Sector Police are: First, the
substance of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police
which gives freedom to the police at the time of carrying out all duties,
obligations and authorities in law enforcement; Second, investigating officers.
The inhibiting factors for the implementation of mediation are: facilities and
infrastructure; Second, community support; Third, cultural factors that grow in the
community; Fourth, the structure factor of the police institution. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Penal Mediation | en_US |
| dc.subject | Discretion | en_US |
| dc.subject | Community Policing | en_US |
| dc.subject | Kulonprogo Sector Police Structure | en_US |
| dc.title | PELAKSANAAN MEDIASI PENAL OLEH PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DI KEPOLISIAN SEKTOR GALUR KABUPATEN KULON PROGO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
