Browsing Master of Civic Law by Title
Now showing items 1-20 of 55
-
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT PENAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN BURU
(MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10-19)Kegiatan penambangan emas rakyat yang dilakukan oleh para penambang di kawasan penambangan emas gunung botak, sudah berjalan sejak tahun 2011. Penambangan emas rakyat selama ini merupakan penambangan ilegal yang merusak ... -
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
(MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-10-20)Di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hal ini didasari bahwa alih fungsi lahan pertanian ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI BUMN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pada PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk)
(MAGISTER ILMU HUKUM, 2018)Restrukturisasi BUMN juga akan menumbuhkan perlawanan sengit yang kemungkinan besar akan timbul dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya restrukturisasi BUMN dan adanya pemimpin perusahaan yang memanfaatkan ... -
“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KEPADA AYAH DIPENGADILAN AGAMA BANTUL ( Studi Putusan Nomor : 0779/Pdt.G/2014/PA.Btl )”
(FH UMY, 2017-02-06)Penelitian ini merupakan penelitian tentang hak asuh atau hadhanah terhadap anak yang berada dibawah umur, yang dalam hal ini belum berusia 12 tahun dan oleh majelis hakim ditetapkan jatuh kepada ayahnya. Dalam hal hak ... -
ASAS KESEIMBANGAN PADA KLAUSULA BAKU PERJANJIAN KREDIT BANK BNI
(MIH UMY, 2018-09-01)Klausula baku perjanjian kredit bank terkesan memberatkan debitur hal ini tercermin dari suatu klausula baku perjanjian kredit yang terkesan menempatkan debitur dalam posisi yang sangat lemah. pada umumnya bentuk perjanjian ... -
ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA (Studi Implementasi Perma No 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah)
(2018)Perkembangan hukum didalam masyarakat dibidang ekonomi syariah membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana cepat dan biaya ringan terutama untuk perkara yang sederhana. Sementara itu hukum acara perdata yang ada ... -
ASPEK HUKUM BAHAYA PLASTIK TERHADAP KESEHATAN DAN LINGKUNGAN SERTA SOLUSINYA
(MIH UMY, 2018)The purpose of this study is to find out and analyze the legal aspects of plastic hazard to health and the environment and the solution. In line with the research problems in this research, the type of research is normative ... -
EFEKTIFITAS HUKUM UPAYA KELOLA LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL/UPL) PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGANDI KOTA YOGYAKARTA
(MAGISTER ILMU HUKUM, 2018)Kota Yogyakarta merupakan salah satu Daerah adminsitratif tingkat II di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dukung berbagai sektor seperti, Sektor Pariwisata, Pendidikan, dan Kebudayaan terutama di sektor UMKM. Sampai ... -
EKSEKUSI PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERMOHONAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH (Studi Tentang Hukum Acara Eksekusi atas Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Ekonomi Syariah)
(MAGISTER ILMU HUKUM, 2018)Dengan bertambahnya kewenangan absolut dan kewenangan relative dari Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara ekonomi syari‟ah berdasar UU No.50 Tahun 2009 dan dikuatkan dengan ... -
FATWA BUNGA BANK (Kajian Terhadap Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah)
(MAGISTER ILMU HUKUM, 2018)Majelis Tarjih sudah ketiga kalinya mengkaji tentang Fatwa bunga bank. Pada Tahun 1968 Muktamar Tarjih di Sidoarjo, Muhammadiyah mengharamkan bunga bank swasta. Kenapa waktu itu bank milik pemerintah tidak diharamkan karena ... -
HUBUNGAN HUKUM ANTARA NASABAH PEMILIK DANA DENGAN BANK PENGELOLA DALAM PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH
(MIH UMY, 2018)Produk perhimpunan dana oleh bank syariah yang dalam pengoperasiannya mendapat legitimasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, salah satunya berbentuk deposito mudharabah dengan prinsip bagi hasil ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tasikmalaya. Penelitian yang ... -
IMPLEMENTASI PRINSIP PERLINDUNGAN HUTAN PADA KASUS PERAMBAHAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM (TWA) HOLIDAY RESSORT DI KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
(MIH UMY, 2018-09-01)Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN DIWILAYAH PESISIR PANTAI PARANGKUSUMO (KAJIAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)
(MIH UMY, 2018)Dalam penataan ruang di pesisir pantai parangkusumo dalam konteks pembangunan wilayah nasional, ditinjau dari aspek social. Dalam mengelola potensi, isu, dan permasalahan di wilayah laut serta di pesisir, perlu disadari ... -
KAJIAN TERHADAP PENGENAAN DENDA DALAM KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
(MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01-22)Murabahah adalah akad jual beli, antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penjual (bai’) berkewajiban menjual barang yang dibutuhkan nasabah, sedangkan pihak kedua disebut pembeli (musytari) berkewajiban membayar ... -
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TENTANG AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NOMOR 767/Pdt.G/2016/PA.Smn)
(MIH UMY, 2018)Kewenagan baru bagi lembaga peradilan agama yang terlahir dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yaitu berwenang untuk penyelesaian masalah ekonomi ... -
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-25)Gunungkidul Regency is blessed by Allah SWT natural resources in the form of very beautiful tourist attractions. In 2017 there were 3,236,931. Foreign tourists in 2017 are 21,082. The tourism business is indeed lucrative ... -
KEBIJAKAN PENDIRIAN BANGUNAN WISATA ALAM THE LOST WORLD CASTLE DI DAERAH KAWASAN GUNUNG MERAPI KABUPATEN SLEMAN (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)
(MIH UMY, 2018)Pembangunan wisata The Lost World Castle merupakan salah satu obyek wisata alam yang berbentuk kastil atau rumah benteng yang terletak di Dusun Petung, Mirisnya adalah bahwa bangunan wisata alam tersebut didirikan di kawasan ... -
KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERBUKITAN MENJADI LAHAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN PONOROGO
(MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-16)Environmental damage in Ponorogo Regency is more caused by land conversion factors that occur in several regions, especially in the highland areas. The problem formulation consists of two questions, first what is the impact ... -
KINERJA DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF TIM PENGACARA MUSLIM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
(MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-25)Tindak pidana terorisme adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyebabkan keresahan, kekhawatiran, menciptakan ketidak nyamanan kepada masyarakat dan mengacam keamanan negara, sehingga ...