| dc.contributor.author | Hariyono, Teguh | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T02:59:04Z | |
| dc.date.available | 2020-10-22T02:59:04Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-20 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/35732 | |
| dc.description | Mediasi penal adalah sarana untuk mencari keadilan yang mampu memberikan penyelesaian yang menyeluruh dan dapat diterima oleh kedua belah pihak di luar pengadilan dalam hal perkara-perkara tindak pidana ketenagakerjaan khusus pekerja anak di bawah umur.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan mediasi penal di dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten Purworejo, dalam perkara tindak pidana ketenagakerjaan khususnya tentang memperkerjakan anak di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan menganalisis konsep dimasa yang akan datang dalam mengatasi hambatan pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana ketenagakerjaan.
Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sosiologi dan pendekatan konsep. Sumber data primer adalah pekerja anak di bawah umur yang kena dampak PHK berjumlah 2 (dua) orang anak dan sumber data sekunder adalah peraturan perundang undangan hukum yang mengikat. Teknik pengumpulan data menggunakan metode interview dan studi peraturan perundang-undangan. Analisis data menggunakan analisa kualitatif.
Kehadiran mediasi penal dipandang perlu oleh masyarakat sebagai sarana penyelesaian perkara-perkara pidana ketenagakerjaan yang cepat, ekonomis, dan dapat diterima oleh para pihak di luar pengadilan, ini selaras dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat Indonesia yang masih mengunakan atau menerapkan hukuman dan sebagai hukum yang hidup di komunitasnya atau wilayahnya. Pelaksanaan pidana melalui mediasi penal adalah merupakan langkah yang bagus win win solution, dan sarana untuk menyusun konsep masa depan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan mediasi penal bilamana tidak tercapai kesepakatan diperlukan cara-cara atau terobosan yang elegan dan yang terpenting tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang di atasnya.
Dalam pelaksanaannya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Purworejo mengadakan penyuluhan tentang mediasi penal secara kontinu dan melengkapi sarana dan prasarana untuk membentuk jaringan informasi, memberdayakan peran masyarakat dimana pelaksanaan mediasi penal pada pekerja anak dibawah umur akan membawa keadilan dan kedamaian bagi korban dan pelakunya. | en_US |
| dc.description.abstract | Penal mediation is a means to seek justice that is able to provide what is necessary and acceptable to both parties outside the court in the case of labor criminal acts specifically for older child laborers.
This study aims to analyze how the implementation of Penal mediation in Purworejo District labor, in an effort to collect information about how to develop minors. Based on law number 13 of 2003 concerning labor and law number 35 of 2014 concerning child protection, and analyzing future concepts in efforts to prevent the implementation of criminal mediation in labor crime.
This type of research is an empirical juridical approach to legislation, case approaches, sociological approaches and concept approaches. Primary data sources are underage child laborers affected by layoffs amounting to 2 (two) children and secondary data sources are binding legal regulations. Data collection techniques using the interview method and the study of statutory regulations. Data analysis uses qualitative analysis.
The presence of penal mediation is deemed necessary by the community as a means of resolving labor cases that are fast, economical, and acceptable by parties outside the court, this is in line with the habits or customs of Indonesian people who are still using or applying dat laws as legal live in their community or region, the implementation of criminal law through mediation of penalties is a good step win win solution, and a means to develop future concepts in overcoming obstacles in implementing mediation of penalties when no agreement is reached. Elegant or important ways or breakthroughs are needed. contrary to the laws above.
In the implementation of the industry service and purworejo workers, counseling on mediation of the law continues and completes the facilities and infrastructure to form an information network, empowering the role of the community where the implementation of penal mediation on underage child labor will bring justice and peace to victims and perpetrators. Keywords: law enforcement, criminal act, online gambling | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | Penal Mediation | en_US |
| dc.subject | Criminal Case | en_US |
| dc.subject | Labor | en_US |
| dc.title | MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KETENAGAKERJAAN, DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO (Studi Kasus Pekerja Anak di Bawah Umur) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
